Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor mendorong masyarakat lokal agar mengelola lahannya. Apalagi saat ini sedang tren usaha perkebunan kelapa sawit, sehingga diharapkan mampu menjamin perekonomian masyarakat agar lebih sejahtera. ”Pemerintah daerah sudah mengalokasikan alat berat setiap kecamatan untuk membantu warga di bidang petanian, sehingga mereka tidak perlu risau lagi bagaimana caranya membuka lahan. Saya sudah tekankan alat berat itu memang diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat berkebun dan berladang tanpa bakar,” tegas Halikinnor.
Menurutnya, pinjam pakai alat berat tersebut telah dituangkan dalam regulasi. Regulasi tersebut dinilai tak terlalu memberatkan petani yang ingin memanfaatkannya untuk membersihkan lahan. Halikinnor melanjutkan, sebagian warga lokal masih bergantung pada komoditas karet dan rotan. Dua komoditas itu sangat sulit naik ke harga semula. Dia mendorong agar generasi muda aktif mengelola lahan yang ada.
”Kami mendorong lahan yang ada tetap bisa produktif. Apakah ditanami kelapa sawit atau tanaman pangan yang setidaknya bisa memberikan jaminan kehidupan kepada warga,” ujarnya. Halikinnor melanjutkan, sektor pertanian saat ini sangat menjanjikan. Paradigma yang mengaitkan petani dengan klaster sosial terendah harus diubah. Masyarakat diharapkan tak memiliki orientasi hanya menjadi ASN. Apalagi di tengah perampingan birokrasi saat ini, keperluan terhadap tenaga ASN akan terus berkurang setiap tahunnya. ”Jadi, jangan salah. Petani jutsru saat ini sesuatu yang bergengsi. Anak-anak muda jangan takut menggeluti sektor itu selama menghasilkan dan mempunyai nilai ekonomis yang menjamin,” tegasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pentingnya mengusahakan lahan masyarakat juga sebagai upaya menekan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun. Sebab, lahan yang terbakar kebanyakan tidak dikelola dan diusahakan pemiliknya. ”Penting ini dilakukan bagaimana lahan kita memang terkontrol dan dikelola, sehingga ketika musim kemarau tiba bisa diminimalisir kejadian karhutla di lahan-lahan kosong,” katanya.
Sementara itu, kelapa sawit menjadi salah satu komoditas unggulan di Kotim yang tumbuh di atas lahan seluas 566.000 hektare dan 130,7 ribu hektare atau 23 persen di antaranya merupakan kebun kelapa sawit yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Dukungan Pemkab Kotim untuk kemajuan perkebunan kelapa sawit swadaya terus diupayakan. Salah satunya melalui kegiatan workshop rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (RAD-PKSB). ”Yang menjadi perhatian kami, memajukan dan memberdayakan perkebunan swadaya, baik dari sisi pemasaran dan peralatan penunjang, kerja sama dengan 58 perusahaan perkebunan swasta yang ada di Kotim,” kata Fajrurrahman, Sekretaris Daerah Kotim saat membuka worshop di Aula Anggrek Tewu, Kantor Sekretariat Daerah Kotim, Senin (22/1/2024). Dia menuturkan, sinergi dengan perkebunan swasta juga perlu terus dibangun. Termasuk realisasi program replanting dari pemerintah pusat yang menjadi salah satu rencana Pemkab Kotim dalam pemberdayaan petani kebun sawit swadaya.
Sebagai salah satu daerah penghasil komoditas sawit terbesar di Indonesia, Fajrurrahman menambahkan, ada beberapa hal yang menjadi tantangan Pemkab Kotim. Terutama dari aspek legalitas, produksi, tanggung jawab lingkungan yang menjadi isu penting dan sorotan pasar global. Hal tersebut harus disikapi bijak dan tanggap dalam memperkuat tata kelola perkebunan kelapa sawit di Kotim, kususnya bagi pekebun kelapa sawit swadaya agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. ”Berkaitan dengan isu lingkungan, harus ada standarisasi yang harus dilakukan agar dapat bersaing hingga pasar global, menjaga kualitas dan produksi dengan ramah lingkungan oleh eksportir hasil dari kelapa sawit juga harus tersertifikasi dan Dinas Lingkunag Hidup secara rutin membuat pelaporan terkait pemenuhan standarisasi ini,” katanya. Pemkab Kotim telah menyusun rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan mulai tahun 2020-2024 yang melalui Peraturan Bupati Kotim Nomor 39 Tahun 2020. Pemkab bersama sejumlah pihak membangun langkah strategis dalam membangun perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
”Melalui workshop ini, SOPD dan sejumlah pihak melakukan evaluasi. Hasilnya, ada beberapa hal yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Kotim, khususnya dalam pemberdayaan perkebunan kelapa sawit swadaya,” ujarnya. Adapun sejumlah pencapaian yang diraih, katanya, yakni peningkatan sarana dan prasarana penunjang bagi pekebun, mendorong program peremajaan kelapa sawit untuk pekebun swadaya, menjembatani kemitraan strategis antara pekebun swadaya dan perusahaan besar swasta, mendorong sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) pekebun swadaya, dan lainnya.
”Di samping keberhasilan capaian yang diraih, tentu kita menyadari masih banyak kelemahan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kotim. Terlebih dalam menghadapi tuntutan perubahan pada tingkat global,” katanya. Fajrurrahman mengungkapkan, Kotim mendapatkan DBH perkebunan kelapa sawit paling besar dibanding kabupaten lain di Kalteng. Pada 2023 DBH perkebunan kelapa sawit sebesar Rp46.485.301.000 dan 2024 sebesar Rp41.062.384.000.
”Dengan adanya DBH ini, diharapkan kinerja pembangunan pada sektor perkebunan kelapa sawit semakin menguat. Terutama dalam mendukung dan memajukan perkebunan sawit swadaya,” katanya. (ang/hgn/ign)
