SAMPIT-Penyusunan rencana dan program kerja satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan dapat mempertimbangkan usulan masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Dengan demikian, pembangunan di tengah masyarakat lebih tepat guna dan tepat sasaran. 

"Harapan saya, setiap perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) mengakomodasi usulan-usulan hasil musrenbang," ujar Wakil Bupati Kotim Irawati pada Musrenbang RKPD 2025 di aula Kecamatan Cempaga, Rabu (31/1).

Musrenbang adalah wujud pembangunan berbasis aspirasi dari bawah. Usulan yang disampaikan oleh masyarakat dalam forum musrenbang dapat dijadikan sebagai acuan perencanaan kegiatan tahun anggaran 2025 oleh setiap dinas atau instansi. 

"Jadi usulan-usulan yang benar-benar urgent di desa itu tentunya juga sudah kesepakatan dengan masyarakat setempat. Apabila ada usulan yang sifatnya besar, akan dibawa pada musrenbang tingkat  provinsi. Bahkan instruksi dari Bapak Gubernur pada saat datang ke Kotim, apabila ada usulan yang tidak bisa terdanai maka dimasukkan di dalam usulan musrenbang tingkat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)," kata Irawati. 

Dirinya berharap para kepala desa bisa menyampaikan usulan-usulan pada musrenbang. Usulan pembangunan yang dirancang hendaknya bermuara pada penguatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

"Apabila pemerintah daerah tidak bisa atau kurangnya anggaran, pihak DPRD bisa membantu pembangunan suatu kecamatan maupun desa, anggota DPRD bisa menggunakan dana pokir atau aspirasi," tuturnya. 

Sementara itu, Camat Cempaga Ady Candra melaporkan bahwa situasi di wilayah Kecamatan Cempaga aman dan kondusif. "Kami juga siap melaksanakan Pemilihan Umum 14 Februari nanti. Kami yakin dan percaya untuk wilayah Kecamatan Cempaga akan berjalan dengan baik, itu janji saya," tandasnya. (yn/yit)