SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memiliki lima isu strategis. Isu strategis ini berangkat dari permasalahan yang ada di desa, yang akan menjadi fokus dalam perencanaan pembangunan daerah.
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan isu strategis daerah sejalan dengan isu-isu strategis nasional. Isu strategis daerah tersebut antara lain penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, pengendalian inflasi, akses dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Ini selalu menjadi prioritas bagi pemerintah daerah serta pembangunan infrastruktur.
Halikinnor mengatakan, saat ini inflasi menjadi salah satu isu strategis yang sangat penting, mengingat inflasi merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu daerah.
"Laju inflasi Kabupaten Kotim September 2022 lalu cukup tinggi, yakni mencapai 8,85 persen dan ini menempatkan Kabupaten Kotim menjadi salah satu kabupaten dengan inflasi tertinggi di Indonesia," kata Halikinnor.
Berkat kerja keras semua pihak, secara berangsur-angsur laju inflasi tersebut dapat dikendalikan dan terus mengalami penurunan. Pada Desember 2022, inflasi menjadi 5,99 persen, bahkan kembali menurun pada November 2023 menjadi 2,57 persen dan pada Januari 2024 turun menjadi 2,61 persen.
Isu strategis lain yakni pembangunan infrastruktur. Saat ini terus dilakukan pembangunan jalan desa dan jalan kecamatan, jembatan, kondisi drainase, sarana air bersih, penerangan jalan umum dan penanganan persampahan.
"Dalam hal ini juga termasuk upaya kita memperjuangkan desa-desa yang masih belum ada jaringan listrik dan telekomunikasi atau desa yang masih mengalami blank spot," sebutnya.
Pemkab juga membangun infrastruktur di wilayah kecamatan dan desa, kelurahan secara berkelanjutan sebagai komponen utama dalam membuka aksesibilitas dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur ini juga akan didukung dengan penguatan ketahanan pangan sebagai unsur terpenting dalam menjaga kecukupan pangan bagi masyarakat dan dalam upaya mengendalikan laju inflasi.
Kelima isu strategis tersebut adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui pengintegrasian prioritas pembangunan nasional dan daerah.
"Untuk mewujudkan pembangunan, dibutuhkan sinergitas kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Kotim dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan pusat, salah satunya melalui pihak legislatif dalam hal ini DPRD provinsi daerah pemilihan Kabupaten Kotawaringin Timur - Seruyan," tandasnya. (yn/yit)