SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah menyampaikan, lebih dari 30 % Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kotim berasal dari sektor pertanian.
Perlindungan terhadap petani merupakan prioritas utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pertanian serta menjaga ketahanan pangan di daerah.
“Terlebih sektor pertanian adalah sektor yang mendominasi pertumbuhan perekonomian domestik di Kotim. Oleh karena itu, Perda Perlindungan Petani harus mencakup berbagai aspek yang menjadi esensi dasar permasalah yang dihadapi petani saat ini sehingga mampu menjawab tantangan dan kebutuhan para petani masa depan,” ujarnya.
Lanjutnya, yang terpenting dalam implementasi Perda perlindungan petani nantinya adalah perlindungan harga dan pemasaran sangat penting untuk memberikan kepastian bagi petani.
Kemudian, memperhatikan akses terhadap sumber daya merupakan hal yang krusial. Infrastruktur pertanian mulai dari cetak sawah, sistem irigasi yang efisien harus dibangun dan dipelihara.
“Selain itu, petani harus memiliki akses terhadap bibit unggul, pupuk dengan harga yang terjangkau serta konektifitas jalan yang menghubungkan hasil pertanian. Perlindungan sosial dan ekonomi bagi petani juga harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Lanjutnya, program asuransi pertanian perlu diimplementasikan untuk melindungi petani dari kerugian yang disebabkan oleh bencana alam, hama, dan penyakit tanaman.
Bantuan dan subsidi dalam bentuk peralatan, teknologi, dan pendanaan harus diberikan untuk membantu petani meningkatkan produktivitasnya.
“Penguatan kapasitas dan teknologi sangat diperlukan agar petani dapat mengadopsi praktik-praktik pertanian modern. Program pelatihan dan penyuluhan rutin harus diadakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani,” ujarnya.
Selain itu, riset dan inovasi di bidang pertanian harus didukung untuk menghasilkan teknologi-teknologi baru yang dapat meningkatkan hasil pertanian. Kelembagaan dan partisipasi petani harus diperkuat.
Pembentukan dan penguatan koperasi serta organisasi petani perlu didorong agar posisi tawar petani menjadi lebih kuat.
“Partisipasi petani dalam proses perumusan kebijakan juga sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Terakhir, sustainabilitas / keberlanjutan dan lingkungan harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pertanian,” kata Riskon.
Riskon menegaskan, pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan tambahnya, harus dipromosikan, sumber daya alam seperti tanah dan air harus dilindungi dari eksploitasi yang berlebihan. (ang/fm)
