SAMPIT - Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah mendesak agar pemerintah daerah mengevaluasi  keberadaan ekskavator yang ada di setiap kecamatan.

Hal ini seiring munculnya informasi bahwasanya  pinjam pakai alat berat itu cenderung dimonopoli kelompok tertentu saja.

“Harus ada evaluasi apakah betul sampai ke tangan petani pinjam pakai ini, sebab tujuan awal adanya alat berat ini adalah membantu petani yang lahannya hanya 1-2 hektare bukan untuk mereka yang lahannya puluhan hektare,” kata Juliansyah, Kamis (26/9/24).

Menurutnya, alat berat itu juga guna mencegah adanya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang mana bisa sewaktu-waktu diturunkan ke lokasi untuk membantu pencegahan Karhutla, khususnya di kawasan lahan gambut.

Ekskavator itu diharapkan membawa manfaat besar bagi masyarakat. Penggunaannya diyakini sangat membantu petani karena akan menghemat biaya, sehingga bisa berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

"Kami di DPRD tentu akan selalu mendukung terobosan-terobosan seperti ini. Apalagi ini dirasakan langsung manfaatnya oleh petani dan masyarakat Kotim," kata dia.

Diketahui, sejak 2021 dan dilanjutkan 2022, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur membeli ekskavator untuk setiap kecamatan.

Dari 17 kecamatan, sudah ada 15 kecamatan yang mendapatkan bantuan alat berat tersebut, sedangkan dua kecamatan lainnya di dalam kota yaitu Baamang dan Mentawa Baru Ketapang akan diberikan bantuan ekskavator pada 2023.

Pengelolaan ini dilakukan dimasing-maisng Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dibawah kendali Dinas Pertanian dan Peternakan Kotim. (ang/fm)