SAMPIT – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali tertunda. Program yang sedianya dimulai pada 17 Februari 2025 ini ditunda tanpa kepastian jadwal baru. Menambah deretan penundaan sebelumnya.

Pj Sekda Kotim Sanggul Lumban Gaol menegaskan, keputusan sepenuhnya berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN).

”Program Makan Bergizi Gratis yang rencananya dimulai 17 Februari harus tertunda lagi. Kami masih menunggu keputusan dari Badan Gizi Nasional. Sebagai daerah, kami sudah menyiapkan data dan mendukung program ini. Sekarang tinggal menunggu kepastian dari pusat," kata Sanggul.

Menurutnya, Pemkab Kotim tetap berupaya mendukung kelancaran program ini, termasuk dengan memantau harga bahan pangan seperti ikan dan telur melalui Diskop UKM Perindag. Namun, hingga kini belum ada arahan resmi dari BGN mengenai jadwal baru pelaksanaan MBG.

”Keterangan dari BGN masih menunggu petunjuk pusat. Untuk sementara, kami belum tahu kapan program ini bisa berjalan," tambahnya.

Penundaan ini semakin memunculkan tanda tanya, terutama karena pihak BGN yang bertugas di Kotim enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Saat dikonfirmasi, perwakilan BGN hanya menyarankan agar pertanyaan dialamatkan langsung ke Biro Komunikasi Kepresidenan atau Biro Komunikasi BGN Pusat.

”Mohon maaf, silakan hubungi Biro Komunikasi Kepresidenan atau BGN pusat," ujar Maulina, perwakilan BGN di Kotim.

Sejauh ini, program MBG tahap awal di Kotim direncanakan mencakup 19 sekolah di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan satu vendor penyedia makanan. Namun, pelaksanaannya telah mengalami beberapa kali penundaan—mulai dari 20 Januari 2025, mundur ke 3 Februari 2025, lalu kembali diundur ke 17 Februari 2025, dan kini belum ada kepastian kapan akan dimulai.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pihak sekolah yang telah menunggu manfaat program tersebut. Dengan belum adanya kejelasan dari pusat, banyak yang berharap agar pemerintah daerah dapat terus mendorong komunikasi dengan BGN demi memastikan realisasi program yang dinantikan ini.

”Kalau alasan penundaan seperti itu, harapan saya pemerintah terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat agar program ini bisa berjalan. Jangan sampai efisiensi anggaran menghambat realisasi program ini. Dan pemerintah daerah pun harus siap terkait dengan pelaksanaan program tersebut. Baik dari data anak sekolah maupun hal-hal teknis lainnya," ujar Purnomo, salah seorang warga Kotim. (yn/ang/ign)