SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus meningkatkan sektor pertanian sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan. Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, sejumlah program strategis yang tengah dan akan dijalankan, termasuk rencana pencetakan sawah baru seluas 4.261 hektare pada tahun 2025.
”Proyek pencetakan sawah ini sedang dalam tahap pengerjaan dan ditangani oleh dua kontraktor yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Bupati Halikinnor.
Selain itu, kegiatan optimasi lahan juga terus berlanjut. Pada tahun 2024, telah dilakukan perbaikan galangan dan saluran irigasi di lahan seluas 3.528 hektare. Untuk tahun 2025, direncanakan optimasi lahan seluas 1.676 hektare yang saat ini masih dalam proses pengadaan melalui e-katalog provinsi.
Sebagai bentuk dukungan terhadap swasembada pangan, Kotim telah membentuk Brigade Pangan yang terdiri dari 18 kelompok. Sebanyak 17 kelompok di Kecamatan Teluk Sampit dan 1 kelompok di Kecamatan Pulau Hanaut.
Kelompok Brigade Pangan ini telah mendapatkan bantuan berbagai alat dan mesin pertanian (alsintan) guna mendukung aktivitas pertanian di lapangan. Bantuan tersebut meliputi 4 unit Combine Harvester, 72 unit Hand Traktor roda dua.
Kemudian, 18 unit Hand Traktor roda empat, 15 unit Rice Transplanter, 18 unit Rotavator, 54 unit pompa air 4 inci, dan 18 unit pompa air 6 inci yang masih menunggu kedatangan. Selain itu, rencana tambahan alat tanam (Transplanter) sebanyak 15 unit.
Dari hasil ubinan, produktivitas padi di Kotim tercatat sebesar 4,762 ton per hektare. Angka ini mendekati rata-rata nasional yang mencapai 5,242 ton per hektare (52,42 kw/ha).
Dalam momentum penting mendukung ketahanan pangan nasional, Kotim juga turut serta dalam panen raya padi serentak yang digelar di 14 provinsi pada Senin, 7 April 2025 lalu.
Di Kotim, kegiatan ini dipusatkan di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit dan dilaksanakan secara virtual melalui zoom bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
”Ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional ketahanan pangan dan kesejahteraan petani,” kata Halikinnor. (yn/ign)
