KUALA PEMBUANG - Polemik larangan membuka lahan dengan cara dibakar saat ini membuat para petani tradisional di Kabupaten Seruyan resah. Ini sepertinya perlu menjadi perhatian khusus pemerintah kabupaten, provinsi bahkan pemerintah pusat. Pasalnya, larangan itu membuat para petani sulit untuk bercocok tanam.

Bupati Seruyan H Sudarsono ketika dikonfirmasi terkait kedatangan sejumlah perwakilan masyarakat Suling Tambung ke DPRD Seruyan menyampaikan, ini memang permasalahan yang harus dibicarakan, dimana kebijakan tidak boleh membakar hutan dan lahan termasuk lahan pertanian tradisional.

”Saya banyak menerima surat dari masyarakat akan masalah ini,” ujarnya, Kamis (11/8).

Menurutnya, dalam konteks ini ditingkat Kabupaten Seruyan dalam waktu dekat akan duduk bersama untuk mengatasi masalah tersebut, bahkan nantinya akan disampaikan secepatnya ke pihak Provinsi Kalimantan Tengah, jangan sampai larangan membakar itu memutus mata rantai para petani tradisional yang secara turun temurun membuka lahan dengan cara membakar.

Dikatakannya, permasalahan ini harus ada solusi jika memang tidak boleh maka harus menyiapkan alternatif untuk para petani, misalnya dengan memberikan bantuan kepada para petani karena mereka gagal menanam pertaniannya dimusim ini, karena di Kabupaten Seruyan khususnya ada beberapa kecamatan yang masih menggunakan sistem bertani tradisional, sehingga ini menjadi perhatian bersama. ”Pemerintah daerah akan membicarakan masalah ini ke tingkat Provinsi Kalteng agar menemukan solusi terkait masalah tersebut,” katanya.

Lebih jauh dirinya menyampaikan agar masyarakat menahan diri terlebih dahulu untuk membakar lahannya, karena titik permasalahan dan solusinya masih di carikan, supaya tidak adanya masyarakat atau petani yang harus berurusan hukum akibat membuka lahan dengan cara dibakar. ”Jangan bakar lahannya dulu, kita akan cari solusinya dahulu,” imbau bupati.

Sebelumnya, perwakilan masyarakat Suling Tambun Nurdin Andus mengatakan saat ini pihaknya cukup terganggu masalah larangan membakar lahan, hal ini dikarenakan aksi membakar untuk membuka lahan pertanian sudah menjadi aksi turun temurun. “Kami siap mengikuti aturan pemerintah kalau ada solusi dari pemerintah,” katanya. (hen/fin)