PANGKALAN BANTENG- Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional (Subdrive) Pangkalan Bun, hingga kini belum mampu menyerap beras dari petani Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).Rendahnya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang mampu ditanggung oleh Bulog ditengarai menjadi penyebab petani padi di Kobar enggan melepas beras mereka.
Kepala Bulog Sub Drive Pangkalan Bun Muhammad Soleh mengatakan, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Perberasan, pemerintah telah menetapkan HPP paling tinggi hanya sampai Rp7300 per kilogram.
“Sedangkan untuk Kabupaten Kobar, harga beras di pasaran untuk tingkat petani bisa Rp 9000 hingga Rp 10000 perkilogram,”ujarnya, Kamis (25/8) sore.
Selain itu lanjut Soleh, meski harga yang ditetapkan oleh pemerintah tergolong rendah, namun di sisi lain standart kualitas beras yang bisa diterima oleh Bulog termasuk dalam kelas medium dengan ketentuan berupa kadar air maksimum 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, kadar menir maksimum 2 persen dan derajat sosoh minimum 95 persen.
Soleh juga memaklumi bila petani enggan menjual padi mereka ke Bulog Subdrive Pangkalan Bun. Menurutnya hal itu berhubungan dengan kesejahteraan petani sendiri. Namun, pihaknya akan siap menerima beras petani bila suatu saat harga di pasaran jatuh di bawah HPP, yang ditentukan pemerintah.
Ia juga menjelaskan, anggapan masyarakat selama ini yang mengira bahwa HPP ditentukan oleh Bulog adalah keliru, HPP ditentukan oleh pemerintah pusat sedangkan Bulog adalah pelaksana di lapangan.
”Kita juga siap menerima beras petani ketika suatu saat nanti harga di pasaran jatuh atau bahkan harganya di bawah HPP kita. Asalkan beras mereka sesuai dengan standart yang telah ditentukan,”tandas Soleh. (sla/gus)
