PALANGKA RAYA – Pakar lahan gambut menentang ide Presiden Joko Widodo untuk membuat kanal sebagai solusi kebakaran lahan. Kepala UPT CIMTROP Universitas Palangka Raya (Unpar) Dr Suwido H Liminmenyebut ide itu sangat aneh.
Usul Jokowi itu juga dipandang tak selaras dengan pernyataan sebelumnya, yakni saat berada di Riau, yang memerintahkan untuk penutupan kanal. Padahal struktur tanah antara Riau dan Kalteng sama, yakni bergambut.
Menurut Limin, pembukaan kanal justru mengeringkan hamparan dan merusak ekositem gambut. Sehingga sehingga kawasan tersebut selalu menjadi langganan kebakaran, karena lapisan gambut di atas sangat kekeringan.
”Sebenarnya ini aneh, di Kalteng malah disuruh digali. Padahal bertentangan dengan hasil penelitian kami, justru itu mengeringkan hamparan gambut,” ucapnya kepada Radar Sampit, Jumat (25/9).
Saat kondisi ini, menurut Limin, pemerintah harusnya membuat sumur bor dengan kedalaman 25-30 meter. Biayanya ringan, dan dibuat di lokasi ada titik api hingga mampu menjangkau 200-300 meter. Sumur bor ini mampu menyediakan air secara nonstop.
”Kenapa tidak, yang cepat dan tepat membuat sumur bor, bisa dipakai cepat dan cost-nya pun ringan,” tutur pria yang berkecimpung di pergambutan selama 20 tahun ini.
Limin menguraikan, pembuatan kanal akan berdampak PLG (proyek lahan gambut) jilid kedua, sehingga membuat Kalteng menjadi kawasan langganan kebakaran. Karena lapisan gambut di atas menjadi kekeringan. Sebab gambut terbentuk dari pepohonan dan kayu-kayuan, bila kering seperti kertas.
Bila maksud Jokowi itu, tegas Limin, ia memastikan bukannya membantu pemadaman kebakaran lahan tetapi justru berakibat sebaliknya, yakni menambah kerawanan kebakaran.
”Karena menarik air dari kiri-kanan, tidak diketahui juga dari mana menarik air, apakah dari sungai Kahayan atau seperti apa. Apakah sudah dipelajari, seperti tinggi air sungai Kahayan harus lebih tinggi dari air kanal, jadi semua itu harus di studi dahulu, bila tidak justru bersifat negatif,” ujar Dosen Fakultas Pertanian Unpar ini.
Kata Limin, dirinya sangat menyesalkan kelompok pemberi saran kepada Jokowi. Sebab CIMTROP yang mengkoordinir para peneliti gambut dari luar dan dalam negeri, justru sepakat untuk menutup kanal-kanal yang ada di PLG. Agar ekosistem gambut pulih dan kembali dan itu pun bila dilakukan tidak mudah serta memakan waktu ratusan tahun.
”Kita harus sinergis dan bekerja sama. Ingat, saya ini sudah 20 tahun berkecimpung. Saat ini mari kita cerna instruksi presiden tersebut jangan langsung telan dan kaji, jangan sampai terjadi PLG jilid dua ini tanah gambut bukan tanah mineral,” pungkasnya.
Sementara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengharapkan kanal segera terelialisasi dan dikerjakan sesuai instruksi presiden, agar nantinya air sungai yang ada di Tumbang Nusa bisa mengalir sampai ujung jembatan dan bisa dimanfaatkan untuk sumber air apabila ada kebakaran lahan dan hutan di sekitar wilayah.
”Rencana untuk lebar dari Kanal tersebut sekitar 6 meter, akan dikerjakan dari Denzipur 8 Banjarmasin, termasuk anggota Korem 102/Pjg dan masyarakat sekitar yang dikomandani oleh Dandenzipur 8 Mayor Czi Slamet Riyadi,” ucap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melalui Dandrem 102/PJG Kolonel Purwo Sudaryanto.
Sementara Kapolda Kalteng Brigjend Pol Fakhrizal menyebutkan sampai saat ini, jajaran Polda Kalteng telah menetapkan 57 tersangka, tiga di antaranya melibatkan perusahaan dari 55 kasus pembakaran. ”Terus bertambah, terakhir 57 tersangka dari 55 kasus tindakan,” pungkasnya singkat.
Sebelumnya, Jokowi menuturkan keadaan ini (kondisi kabut asap) sangat parah dan membuat mata perih bahkan sudah darurat untuk ditindaklanjuti. Ia pun berinisiatif membangun kanal yang dana dan tenaganya akan ditanggung pemerintah pusat. (daq/vin/dwi)
