KUALA KURUN – Salah satu penyebab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) gagal meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah permasalahan tidak tertib aset. Tercatat, ada tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang asetnya belum tertata dengan baik, yakni Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Gumas, Pdt Rayanatie Djangkan mengakui, pengelolaan aset milik Pemkab Gumas saat ini belum tertata dan dikelola dengan baik, sehingga hal tersebut yang menjadi penyebab Kabupaten Gumas gagal meraih predikat Opini WTP.

”Kita minta tiga SKPD tersebut, agar bisa bekerja keras untuk menata aset milik mereka, baik itu aset yang bergerak maupun tidak bergerak,” ucap Rayanatie saat dibincangi Radar Sampit, diruang Komisi II DPRD Gumas, Senin (17/1) pagi.

Khusus untuk Disdikbud, lanjut dia, kebanyakan aset yang dimiliki tersebut dibawa oleh pemimpin terdahulu. Contoh, jika ada laptop dan komputer yang merupakan aset milik Pemkab Gumas, itu dibawa dan tidak diserahterimakan kepada pemimpin yang baru.

”Seharusnya kita sebagai seorang pemimpin harus tegas terkait dengan permasalahan aset ini. Jika ada aset yang merupakan milik pemerintah, harus dikembalikan, dan jangan malah dibawa pulang,” tegasnya.

Dalam mengatasi permasalahan aset ini, lanjut Anggota Komisi II DPRD Gumas ini, pihaknya sudah beberapa kali memberikan saran dan masukan, baik dalam rapat pembahasan dan lainnya. Akan tetapi, dari pihak SKPD teknis yang masih belum menjalankan tugas dengan baik.

”Masukan dan saran sudah kita berikan, namun pada kenyataannya selama tiga tahun berturut-turut, Pemkab Gumas selalu gagal meraih WTP,” tandasnya. (arm/fin)