KUALA KURUN – Komisi I DPRD Gunung Mas (Gumas) yang membidangi Pemerintahan dan Hukum Perundang-Undangan berinisiatif untuk mengajukan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sarang Walet untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

”Inisiatif Raperda tersebut sudah saya bicarakan dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (dulu Baleg) dan unsur pimpinan DPRD Gumas,” ucap Ketua Komisi I DPRD Gumas, Tatau Arnold Pisy, Selasa (17/1) siang.

Menurut dia, dengan adanya Perda tersebut, maka akan ada payung hukum yang jelas. Meskipun, hal tersebut sudah terlambat, karena sudah banyak bangunan sarang walet yang dibangun disembarangan tempat. Bahkan, dibangun hanya berjarak 50 meter di salah satu kantor instansi pemerintahan.

Saat ini, kata dia, dari Pemkab Gumas pun sudah prihatin dengan berdiri bebasnya bangunan sarang walet, sehingga pihak eksekutif ini melakukan studi banding untuk mempelajari Perda Walet di daerah lain.

”Dengan adanya perda, kita ingin bangunannya tertata dan masalah kesehatan masyarakat sekitar pun harus dilihat, karena pasti ada dampak dari bangunan sarang walet tersebut,” ujar politisi Partai NasDem ini.

Dalam penegakannya di lapangan, lanjut Tatau, tidak melarang masyarakat untuk membangun, tetapi mengatur lokasi-lokasi yang boleh dibangun gedung sarang walet. Disamping itu, perda ini juga nantinya bisa memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gumas.

Dia menambahkan, sebenarnya dari Pemkab Gumas bisa menyiasati dengan belum adanya Perda. Caranya, dengan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur hal tersebut. (arm/fin)