PALANGKA RAYA – Rencana Pemerintah Pusat memindahkan ibukota pemerintahan ke Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat respon dari kalangan DPRD di provinsi ini. Rencana tersebut dinilai tepat, apalagi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.

Wakil Ketua DPRD Heriansyah menyebutkan, rencana perpindahan Ibukota ke provinsi ini tak hanya memberikan keuntungan besar bagi percepatan kemajuan pembangunan. Namun disisi lain sekaligus kesejahteraan masyarakat.

“Kita tahu sudah ada beberapa negara yang pernah melakukan pemindahan ibukota di negaranya. Bukannya semakin mundur, justru negara tersebut semakin maju. Jadi, tidak ada ruginya jika Ibukota pemerintahan Indonesia dipindahkan ke Kalteng,” ucapnya, Senin (20/3).

Ia menyebutkan, jauh sebelum pemerintahan di era Presiden Joko Widodo mewacanakan hal tersebut, perpindahan Ibukota telah disampaikan Presiden pertama Indonesia Soekarno saat pemancangan pembentukan Kota Palangka Raya. Untuk itu, lanjutnya, rencana perpindahan Ibukota RI ke Kalteng bisa segera dilaksanakan.

Hanya saja, politisi Gerindra ini menegaskan, sebelum perpindahan itu direalisasikan, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng harus segera ditetapkan.

”Sampai sekarang ini kan belum ditetapkan. Sulit menentukan batas-batas kalau RTRWP belum ditetapkan,” katanya menegaskan.

Sementara itu, Anggota Komisi C Duwel Rawing menyebutkan bahwa rencana pemindahan ibukota merupakan tantangan besar bagi pemerintah provinsi ini. Banyak hal yang harus disiapkan, khususnya menyiapkan sumber daya manusia (SDM).

“Jangan sampai masyarakat jadi terpinggirkan. Kuncinya SDM, jadi saat semakin ketat persaingan pada perpindahan ibukota, Kalteng bisa bersaing,” ucapnya.

Ia menyebutkan, pemindahan ibukota sudah pasti akan membuat peluang kerja semakin besar. Tentu, pemerintah provinsi harus menyikapi fenomena ini secara serius. Berbagai program harus disiapkan untuk meningkatkan SDM masyakat.

Pria yang juga menjabat Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Katingan ini menambahkan, dengan memiliki SDM yang mumpuni, maka masyarakat akan siap dari berbagai sisi terkait rencana strategis tersebut.

“Inilah tugas pemerintah yang wajib dilakukan menyikapi rencana pemindahan ibukota. Tak hanya infrastruktur yang diperhatikan, tapi hal lain menyangkut persaingan,” pungkasnya. (sho/vin)