PALANGKA RAYA – Ada sepuluh kabupaten dan satu kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2018 mendatang. Pemprov Kalteng mengingatkan pemangku kepentingan di wilayah itu untuk memerhatikan hal penting yang menyangkut pelaksanaannya.

“Saya yang sangat konsennya itu masalah anggaran untuk pelaksanaan pilkada, karena sudah ada ketentuannya. Jadi, kabupaten dan kota jangan sampai terlambat mengalokasikannya,” kata Pj Sekda Kalteng Syahrin Daulay, Senin (3/4).

Berdasarkan ketentuan, jelasnya, pengalokasian anggaran pilkada paling lambat awal September. Tak hanya masalah tenggang waktu pengalokasian, jajaran terkait kabupaten dan kota diminta untuk memerhatikan penggunaan dan realisasi anggaran pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

”September paling lambat. Kalau lebih dari itu bisa batal pilkadanya. Ya, memang sejauh ini belum ada laporan berapa daerah yang sudah mengalokasikan. Tapi, intinya kami dari pemprov selalu mengingatkan,” tegasnya.

Apabila melihat waktu pelaksanaan pilkada, lanjutnya, masih terbilang lama. Namun, apabila melihat persyaratan yang wajib dipenuhi, maka kabupaten dan kota diminta tidak bersantai guna memaksimalkan pelaksanaan hajatan lima tahunan itu.

Lebih lanjut dia mengatakan, peran Pemprov Kalteng dalam pelaksanaan pilkada terbilang tidak terlalu banyak. Sebab, berbagai hal, baik berupa data penduduk, kesiapan panitia pemilihan, dan panitia pemungutan suara termasuk anggaran, semuanya kewenangan daerah.

”Pemprov sebenarnya hanya mendorong agar pelaksanaan tidak terkendala. Seperti melakukan koordinasi dan paling penting, kami terus mengingatkan netralitas ASN,” pungkasnya. (sho/ign)