PANGKALAN BUN - Kepekatan asap di Pangkalan Bun dan sekitarnya belum juga berkurang. Dua unit helikoter dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kini beroperasi untuk memadamkan api yang menjadi penyebab kabut asap.

Danlanud Iskandar Pangkalan Bun Letkol Pnb Jhonson Henrico Simatupang mengungkapkan, penambahan satu unit helikopter untuk operasi water bombing diharapkan mampu memadamkan titik api untuk mengurangi kepekatan kabut asap.

”Dua helikopter water bombing kini beroperasi di Kobar,” ujarnya, Sabtu (24/10) siang.

Menurutnya, penggunaan helikopter cukup efektif untuk memadamkan api di lokasi yang sulit dijangkau oleh tim pemadam kebakaran dari darat. Sekali terbang tiap armada mampu mengangkut 4.000 liter.

”Dalam sekali angkut mampu membawa sekitar 4.000 liter cairan sehingga kemampuan daya padamnya bisa semakin luas,” katanya.

Sementara itu, di tengah pekatnya kabut asap yang terus mengepung sejumlah kawasan di kabupaten Kobar, desakan agar pemerintah Kabupaten Kobar membuat shelter untuk menampung warga yang mengalami sesak nafas dan bantuan oksigen kian mengemuka. Bahkan sebagian diantaranya merasa iri dengan tindakan di Palangka Raya yang lebih dulu melakukan hal tersebut.

”Butuh juga itu, selain masker di tempat penampungan (shelter) bisa disediakan oksigen,” ujar Hendra, warga Pangkalan Bun, kemarin.

Menurutnya, selama ini warga yang sesak nafas akibat asap harus datang ke puskesmas. Situasi akan semakin sulit jika korban asap jauh dari layanan kesehatan.

Terkait  tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya tempat penampungan darurat (shelter), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Kobar Reneli mengatakan, pihaknya masih belum bisa mengambil keputusan. Hingga saat ini kepala satuan pelaksana penanggulangan asap masih dinas luar. Namun dia berjanji akan memasukkan rencana penempatan shelter tersebut saat pertemuan rutin pada awal pekan depan.

”Kita akan coba masukkan dalam pembahasan dalam pertemuan rutin di awal pekan ini. Sebab harus ada izin dari kepala satlak,” katanya.

Tak hanya BPBD, Dinas Kesehatan Kobar melalui Kabid Pelayanan Kesehatan juga menunggu instruksi jika keberadaan shelter tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.

”Sementara ini yang kita lakukan adalah memaksimalkan petugas di puskesmas. Dan menggratiskan semua biaya pengobatan penyakit yang disebabkan oleh asap,” ungkap Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dr Fachrudin, Sabtu (24/10) siang. (sla/yit)