PALANGKA RAYA – Masalah galian C di Provinsi Kalimatan Tengah khususnya di Kota Palangka Raya terus menuai polemik. Ratusan sopir truk belum lama ini melakukan demo atas penutupan lokasi galian C.

Setelah dibuka dan dikelola oleh perusahaan daerah, masalah galian C ini kembali menuai masalah lantaran harga jual pasir naik berkali lipat.

Pj Sekda Kalteng, Syahrin Daulay mengatakan, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan perusda Banama Tingang Makmur (BMT) yang mengelola lokasi galian C tersebut. Ia mengatakan, pemprov akan memertanyakan soal kenaikan harga pasir yang menjadi polemik belakangan ini.

“Ya, kami sebetulnya berharap kehadiran perusda ini memberi manfaat baik. Jadi masalah yang berkembang saat ini akan kami bicarakan,” katanya, Kamis (26/4)

Terkait masalah kenaikan harga pasir, dia mengakui pihaknya tidak tahu banyak. Sebab menyangkut pengelolaan tambang galian C oleh perusda, Pemprov hanya menekankan mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Izin pengelolaan sudah kami keluarkan. Tapi kenaikan harga pasir ini secara logika kita lihat juga biaya pengeruhannya, berapa harga lahan dan biaya angkutnya dihitung juga. Nah, mungkin ini yang menjadi perhitungan kenaikannya. Tapi, nanti kami coba tanyakan, apa masalahnya,” sebutnya.

Disinggung pengelolaan tambang galian C yang dilakukan oleh perusda BMT, Syahrin mengakui pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kota Palangka Raya. Hal tersebut, jelasnya, salah satu langkah yang dilakukan Pemprov Kalteng sebelum menerbitkan izin pengelolaan.

Pemerintah, lanjutnya, terus berupaya agar berbagai polemik yang berkembang belakangan ini bisa teratasi. Jangan sampai kehadiran perusda untuk pengelolaan malah membuat masalah baru.

“Tentunya harapan kita ada PAD yang masuk. Makanya masalah yang baru-baru ini segera kita cari solusinya,” katanya mengakhiri. (sho/fm)