SAMPIT - Ketua Komisi II DPRD Kotim meminta Pemerintah Kabupaten Kotim melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian membentuk tim pemantau pengepul untuk usaha pembelian karet warga.
Sebab harganya sangat tidak stabil dan dikhawatirkan terjadi permainan tingkat tinggi, hingga akhirnya petani dikorbankan.
“Akan lebih bagus jika Pemkab Kotim melalui dinas teknisnya membentuk satgas pengawasan pengepul untuk karet ini. Kami menduga dibalik harga yang berubah-ubah ini lantaran ada permainan oknum,” kata Rudianur, Selasa (4/7).
Rudianur menegaskan pengawasan ini setidaknya akan membuat permainan para oknum bisa diperempit. Menurutnya dalam 10 tahun terakhir ini harga karet dikeluhkan.
Pemkab seakan tidak berdaya menghadapi harga tersebut. Dia melihat dalam seminggu saja harga karet bisa berubah-ubah. Bahkan dia sempat membandingkan daerah lain ternyata harganya masih ada yang lebih bagus.
“Setiap kabupaten ada perbedaan harga yang cukup signifikan. Apabila alasannya permintaan di tingkat nasional berkurang, maka tidak mungkin, harga karet misal di Sumatera jauh berbeda dengan di Kalteng,“ katanya.
Rudianur menegaskan saat ini kondisi nhraga ditingkat petani hanya berkisar Rp 6.000 per kilogram. Kondisi ini setelah sempat naik beberapa waktu lalu dan menyentuh di angka Rp 8.500 per kilogram.
Pada saat itu petani cukup senang, namun tidak berselang lama harga kembali anjlok. “Tidak stabilnya pasaran ini yang harus kita cari tahu penyebabnya, jika berbicara harga saat ini tentunya tidak ideal lagi dengan biaya hidup sekarang, kalau harga Rp 10 ribu per kilogram itu akan cukup,” tegasnya. (ang/fm)
