PANGKALAN BUN-Kelangkaan dan mahalnya harga elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram yang diungkapkan para agen serta pangkalan, dibantah pihak Pertamina Kalteng. Pihak pertamina mengakui tidak pernah melakukan pengurangan alokasi, bahkan untuk menghadapi hari raya Iduladha tadi, pihaknya justru melakukan penambahan pasokan sekitar 4 persen, dari jatah biasanya.

Hal itu ditegaskan oleh Sales Eksekutif LPG IV Pertamina Kalteng, Aria Aditya kepada Radar Pangkalan Bun, kemarin. Menurutnya pengurangan pasokan tidak pernah terjadi, justru malah dilakukan penambahan.

”Pada tanggal 29, 31 Agustus dan tanggal 2 September kemarin kami sudah berikan alokasi tambahan Iduladha untuk seluruh Kalteng sebesar 4 persen, atau alokasi 1 HK (hari kerja). Jadi kelangkaan sebenarnya tidak akan terjadi,”tegasnya.

Mengenai keluhan adanya pengurangan pasokan elpiji 3 kilogram ke agen di bulan September dibandingkan bulan Agustus, menurutnya dikarenakan perbedaan hari kerja. Dia menyebutkan untuk bulan September terdapat 26 HK (Hari Kerja) sedangkan bulan Agustus ada 27 HK.

”Karena beda hari kerja saja, kita memasok sesuai kebutuhan HK itu. Jadi bila dalam satu bulan hanya ada 26 HK maka tidak bisa dipasok sebanyak 27 HK. Sehingga bukan pengurangan, namun secara hari kerja (HK) memang lebih sedikit,”terang Aria.

Dijelaskannya pula, bahwa untuk porsi pasokan elpiji bersubsidi ke Kabupaten Kobar,  terdapat tiga agen besar yang bertugas mensuplai ke puluhan pangkalan. ”Untuk bulan Agustus dengan 27 HK itu sekitar 95.200 tabung dan bulan September dengan 26 HK itu alokasinya 91.280 tabung,”tambah Aria.

Selain itu dirinya juga mengungkapkan, pihaknya ada rencana untuk memberikan alokasi tambahan lagi sebesar 1 hari kerja. ”Rencananya akan dibagikan besok (hari ini) dan lusa (besok),”tambah Aria.

Kemudian lanjutnya, terkait isu bahwa elpiji 3 kilogram akan dihapus oleh Pertamina dan digantikan elpiji bright gas ukuran 5 kilogram, ditegaskannya itu tidak benar.  Menurutnya kebijakan untuk menghapus elpiji 3 kilogram ada di kementerian,  dan Pertamina tidak memiliki kewenangan.

”Semua kebijakan masalah elpiji 3 kilogram ada di Kementerian ESDM (pemerintah). Dan selama ini kita tidak mendengar adanya pemerintah akan menghapus elpiji 3 kilogram,”tandas Aria Aditya. (sla/gus)