SAMPIT-Keterbatasan akses jalan dan infrastruktur di wilayah utara pedalaman Kotim masih menjadi persoalan penting warga di sana. Menurut anggota DPRD Kotim, Sarjono, sejauh ini akses sungai masih menjadi andalan masyarakat di sana. Namun jika musim kemarau, akses itu tidak bisa diandalkan.
”Selama ini di pedalaman itu hanya mengandalkan sungai terutama untuk menjangkau beberapa desa. Seperti dari Desa Tumbang Kalang ke Desa Tumbang Gagu itu,”ujarnya.
Maka dari itu, dia berharap ada terobosan dari pemerintah setempat. Terutama agar di tahun ini ada kepatian bahwa status kawasan hutan yang menghambat pembangunan infrastruktur bisa segera diselesaikan.
”Saya desak pemerintah agar soal status kawasan yang menghambat di pedalaman harus segera diselesaikan. Bahkan apabila dikatakan urgen mana, antara daerah selatan dan utara, Saya kira kawasan di utara pedalaman yang paling urgen. Karena itu pemerintah daerah dalam hal ini tim pinjam pakai kawasan, jangan salah pikir,”papar Politikus Partai Golkar Kotim ini.
Sarjono juga nmengatakan, awalnya ada perusahaan yang mau membangun jalan di daerah itu, namun akibat terbentur kawasan hutan, akhirnya niat itu batal lagi. Padahal lanjutnya, di antara Desa Tumbang Kalang ke Desa Tumbang Gagu itu ada sekitar 2000 hektare lahan yang berkawasan APL atau Areal Penggunaan Lain. ”Nah di situ awal minat datangnya investor. Namun lagi-lagi terkendala, karena jalan juga terkena kawasan hutan,” tambahnya.
Selain itu dirinya menyambut baik tim pinjam pakai kawasan di bawah pimpinan Sanggul L Gaol, dan sangat mengharapkan tim itu bisa maksimal bekerja dalam waktu akhir tahun ini. Tentunya agar pembangunan jalan menuju Desa Tumbang Gagu bisa dianggarkan.
”Setidaknya kita minta kepastian dan jaminan bahwa status kawasan hutan itu bisa clear and clear sebelum paket pembangunan dilelangkan. Saya secara pribadi mendesak agar tim pelepasan kawasan jangan fokus pembebasan kawasan pertanian di wilayah selatan saja, tetapi juga harus diarahkan ke daerah utara pedalaman,”pungkas Sarjono. (ang/gus)
