PALANGKA RAYA –Kesadaran masyarakat terutama ibu melahirkan untuk memberikan air susu ibu (ASI) pada 1000 hari kelahiran anak, di Kalteng masih rendah. Penggiat kesehatan menemukan fakta, masih banyak keluarga-keluarga yang memilih memberikan susu formula bagi bayi di bawah usia 6 bulan.
“Pemberian susu formula kepada bayi berada dibawah dua tahun, khususnya berusia enam bulan kebawah, tidak baik untuk gizi bayi,” tegas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalteng, Ferry Iriawan bicara di Editor Gathering, Kampanye Gizi Nasional, di Hotel Fovere, Sabtu (11/11).
Dalam kegiatan menggandeng pelibatan media dalam kampanye gizi nasional dalam pencegahan stanting yang digagas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan IMA World Health dan diikuti sedikitnya 15 orang redaktur dari berbagai media, tersebut Ferry dengan lugas meminta penghentian pemberian susu formula kepada bayi, khususnya yang baru lahir.
“Susu formula, bukan cara pemenuhan gizi yang baik bagi bayi dibawah enam bulan. Pemberian susu formula, tidak mampu memenuhi gizi yang dibutuhkan bayi dibawah dua tahun. Kalau diberikan susu formula, akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Karena susu formula hanya mengandung lemak, bukan untuk pemenuhan gizi bayi. Sedangkan ASI kaya dengan gizi yang dibutuhkan bayi,” paparnya.
Menurut Fery, sejak di dalam kandungan, pemenuhan gizi harus dilakukan dengan cara yang benar. Ibu hamil harus diberikan tablet penambah darah, supaya tidak terkena anemia. Kemudian harus mampu memenuhi gizi, sehingga anak yang lahir tidak terkena stanting. Setelah lahir, harus diberikan ASI, terutama hingga usia dua tahun.
Sementara itu dalam diskusi tersebut para penggiat kesehatan menyebut, persoalan gizi anak, banyak dilupakan pejabat pengambil kebijakan. Akibatnya pemenuhan gizi bagi perempuan sejak usia remaja, ibu hamil hingga bayi yang baru dilahirkan, tidak maksimal. Kondisi itu, menjadi persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan.
Koordinator Projek Kalteng IMA Wolrd Health, Hudallah mengungkapkan, media mempunyai kekuatan dalam mengubah arah kebijakan pemerintah. Bahkan pemberitaan media, menjadi sebuah isu yang ramai diperbincangkan pengambil keputusan. Tidak heran, ada istilah media yang mampu membawa perubahan sebuah negara.
“Kita perhatikan, media berperan memunculkan isu yang akhirnya mendapatkan perhatian pemerintah. Karena itu, keterlibatan media dalam kampanye gizi nasional untuk pencegahan stanting, berperan strategis,” tegas Huda.
“Keterlibatan media dalam program kampanye gizi nasional, tidak bisa dihilangkan. Semua harus berpikir mengkampanyekan gizi untuk pencegahan stanting. Karena tujuannya sangat mulia, untuk mempersiapkan generasi Indonesia yang mempunyai daya saing dan sehat,” harapnya.
Terpisah, Ketua PWI Kalteng H Sutransyah menyebut, kegiatan ini salah satu bentuk dukungan media dalam penyebarluasan pentingnya pencegahan stanting di Kalteng. Sebab berdasarkan Riset Keseatan Dasar (Riskesdas) 2010 dan 2013, Kalimantan Tengah merupakan satu dari sembilan propinsi yang memiliki angka prevalensi stunting atau anak pendek (akibat kurang asupan gizi) lebih dari 40 persen dan wasting (kurus) lebih dari 15 persen. Menurut standar WHO, angka tersebut tergolong tinggi.
“Melalui kegiatan ini kita harap media ikut terlibat mendorog pemerintah dan masyarakat serta penggiat kesehatan mampu mengurangi kasus stanting di Kalteng,” pungkasnya. (viv)
