SAMPIT-Persoalan banjir dinilai masih jadi momok yang menakutkan bagi masyarakat di Kota Sampit. Pemerintahan Supian Hadi- M Taufiq Mukri dinilai masih belum sukses menuntaskan persoalan itu, sejak periode pertama menjabat.

 ”Banjir setelah hujan satu jam saja kita tidak bisa menyelesaikannya. Akibatnya terjadi genangan banjir di kota Sampit ini,”ujarnya anggota DPRD Kotim Muhammad Shaleh, saat mengungkapkan persoalan tersebut di tengah  rapat Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di DPRD Kotim, kemarin (15/11).

Menurut Politikus PAN tersebut, untuk menyelesaikan masalah banjir selama ini, tidak cukup hanya dengan membuka drainase dan melakukan pengerukan, lalu selesai. Dan lanjutnya, dengan langkah itu pun,  sudah terbukti Kota Sampuit masih tergenang air hujan. Sementara drainase yang ada, dianggap tidak mampu menampung debit air hujan.

”Jadi harus diselesaikan menyeluruh dari hulu hingga hilirnya,   karena masalah itu tidak bisa hanya dengan membongkar  drainse lalu selesai. Selebihnya berserah diri saja. Bukan seperti itu mengatasinya,” imbuh Shaleh.

Termasuk rencana Pemkab untuk membongkar drainase di jalur jalan protokol Kota Sampit, menurutnya bukanlah solusi yang tepat.

Sementara itu, di tahun anggaran 2018 nanti Pemkab Kotim mengusulkan proyek besar-besaran pengentasan banjir dalam kota. Rencananya proyek itu akan digarap melalui program tahun jamak (multiyears), dengan  nilai mencapai Rp 90 Miliar.

Namun perkembangan terakhir pembahasan di DPRD kemarin, rencana dengan anggaran besar tersebut berpotensi tidak disetujui anggota dewan, karena dianggap membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian kalangan dewan lebih memilih penanganan banjir dilakukan melalui  program regular dari pada multiyears.(ang/gus)