KUALA KURUN – Bupati Gunung Mas (Gumas) Arton S Dohong mengingatkan, pendidikan 12 tahun merupakan suatu kewajiban dan menjadi tanggung jawab semua pihak, yakni pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat khususnya orangtua.

”Kebijakan kita terkait pendidikan 12 tahun, melalui peraturan daerah (perda) itu sudah cukup jelas dan regulasinya sudah memadai. Hanya tinggal bagaimana komitmen antara dunia pendidikan dengan orangtua dan masyarakat Gumas,” kata Arton, di ruang kerjanya, Selasa (12/12). 

Saat ini, kata dia, komitmen antara dunia pendidikan dengan masyarakat dan orangtua masih belum tercipta dengan baik. Seolah ada anggapan di sebagian orang, bahwa pendidikan hanya menjadi tanggung jawab orang-orang pendidikan saja, bukan tanggung jawab masyarakat dan orangtua.

”Sejatinya pendidikan menjadi tugas semua masyarakat dan orangtua. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, tentunya harus ada keterlibatan orangtua secara menyeluruh, sehingga berjalan seperti yang kita harapkan,” ujarnya.

Terkait dengan pendidikan, lanjut Arton, pemerintah telah menyediakan fasilitas terkait sekolah gratis, gedung sekolah, sarana prasarana pendukung untuk pendidikan 12 tahun, dan lainnya. Namun, di sisi lain, masyarakat seolah tidak tertarik dan tidak merasa pendidikan 12 tahun tersebut merupakan kewajiban. 

”Ini persoalan yang saya katakan tadi. Seolah-olah ada yang tidak nyambung antara regulasi, khususnya menyangkut perda yang dibuat dengan penerapannya oleh masyarakat,” sesalnya.

Untuk menggalakkan wajib belajar 12 tahun, tambah dia, diperlukan kerja sama antara dunia pendidikan dengan pengelola pendidikan, petugas pendidikan, khususnya guru dan kepala sekolah terkait pemberian pengertian, agar wajib menyekolahkan anak-anak mereka.

”Paling tidak melalui perda ini, anak-anak di Gumas pendidikannya minimal lulus di tingkat SMA/SMK),” tukasnya. (arm/ign)