PANGKALAN BUN - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) masih banyak tertinggal dalam bidang pendidikan di bandingkan dengan daerah lain. Kurangnya guru menjadi permasalahan utamanya.
Kekurangan guru di Kobar ini sangat dirasakan. Kondisi ini terjadi tidak hanya di pelosok desa di dalam kota pun kekurangan. Bahkan pihal sekolah bersusah payah mencari tenaga honorer untuk mengisi kekurangan guru.
Bupati Kobar Nurhidayah juga menyadari hal tersebut semenjak dirinya belum menjadi bupati. Sebab itu, menurutnya kekurangan guru ini menjadi permasalahan utama yang harus dituntaskan.
”Sesuai dengan data dari Dinas Pendidikan dan Kabudayaan (Disdikbud), kekurangan guru di tingkat SD dan SMP sederajat di Kobar mencapai 407 orang,” kata Bupati.
Secara rinci, kekurangan guru di tingkat SD sederajat berjumlah 332 dan SMP sederajat berjumlah 75 dan totalnya 407 di enam Kecamatan di Kabupaten Kobar. Tentu hal ini bakal segera dicarikan solusi. Termasuk mengangkat tenaga honorer menjadi tenaga kontrak yang nantinya gajinya dibebankan kepada APBD Kobar.
”Kekurangan guru di Kobar ini tidak boleh dianggap sepele. Sehingga kita segera evaluasi dan mencarikan solusi yang tepat,” kata Nurhidayah.
Dikatakannya, beberapa sekolah yang ada di desa yang mengeluhkan hal tersebut sehingga mengganggu proses belajar dan mengajar. Khususnya daerah yang terpencil yang menjadi prioritas.
”Dalam mengangkat tenaga honorer yang selama ini dibiayai sekolah dengan menggunakan dana BOS. Selanjutnya akan diangkat tenaga kontrak dan penggajian dibebankan kepada APBD,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, Pemkab juga bakal melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pihaknya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu dan terhadap guru kontrak, yang mana sasarannya adalah daerah-daerah terpencil.
”Bahkan besaran nilai gaji guru kontrak ini akan disesuaikan dengan anggaran. Serta ada kategorinya dan guru yang terpencil tentu lebih besar,” bebernya.
Dengan melakukan pengangkatan guru kontrak ini supaya menambah semangat para guru yang mendidik anak bangsa. Sehingga perlu perhatian lebih dari pemerintah karena semua ini untuk mencerdaskan anak bangsa. (rin/oes)
