SAMPIT— Kalangan DPRD Kotim menegaskan, permasalahan distribusi gas elpiji  ke masyarakat di wilayah  Kotawaringin Timur (Kotim), harus serius ditangani oleh pemerintah setempat. Hal itu ditegaskan Ketua Komisi II DPRD Kotim Rudianur, sekaligus  mendesak agar pemkab membentuk tim untuk mengatasi permasalahan elpiji bersubsidi, yang saat ini harganya tinggi dan langka di pasaran.

”Hal ini harus ditangani serius oleh pemerintah, bentuk tim dan cari sumber permasalahannya. Jangan dibiarkan, sebab akan mempersulit masyarakat,”tegasnya, Rabu (27/12).

Terlebih lanjutnya, harga elpiji bersubsidi yang biasanya Rp 18-22 ribu per tabung, saat ini harganya mencapai Rp 35-40 ribu per tabung, ditambah lagi stoknya semakin langka. Hal ini lanjut Rudi,  semakin mempersulit masyarakat yang saat ini sudah bergantung dengan sumber energi gas ini, setelah tidak lagi menggunakan minyak tanah.

”Dulu pemerintah juga yang meminta masyarakat berpindah ke elpiji, setelah saat ini sudah berpindah dan masyarakat tergantung dengan gas, malah timbul lagi masalah, yakni harganya mahal dan langka. Hal ini menyulitkan masyarakat yang ekonomi kecil,” paparnya.

Menurut Rudianur, jangan sampai kondisi saat ini ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan, sebab akan tambah menyulitkan masyarakat. Ditegaskannya pemerintah harus cepat bergerak untuk menyelesaikan permasalahannya, dan jika memang ada yang menyelewengkan harus dilakukan penindakan tegas.

“Bentuk tim lintas instansi, libatkan penegak hukum. Sehingga jika ada pelangaran dapat dilakukan penindakan sesuai jalur hukum,” tandas Politikus Golkar ini.

Ditambahkan Rudi, naiknya harga elpiji sudah terjadi sekitar sebulan lalu, dan sejumlah masyarakat mengeluhkan kondisi ini. Akan tetapi sampai kini belum ada solusi dari  Pemkab Kotim untuk mengatasi persoalan ini. Karena itu lah pihaknya di DPRD memberikan saran agar dapat dibentuk tim yang menghasilkan solusi, untuk mengatasi permasalahan ini. (dc/gus)