KUALA KURUN – Kepolisian Resor (Polres) Gunung Mas (Gumas) gelar operasi ”Mantap Praja Telabang 2018” selama 142 hari ke depan. Hal itu dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kabupaten Gumas. Gelar pasukan kemarin, dilanjutkan dengan simulasi pengamanan gangguan keamanan Pilkada.
”Apel ini untuk mengecek kesiapan personel dan kelengkapan, sehingga semua perencanaan yang dipersiapkan dapat berjalan optimal. Dalam pilkada nanti, kita melibatkan 168 personel, untuk mengawal dan mengamankan,” ucap Kapolres Gumas AKBP Yudi Yuliadin, Jumat (5/1) pagi.
Dalam Pilkada Gumas, lanjut dia, faktor keamanan memiliki peran strategis dalam menentukan kelancaran dan kesuksesan seluruh tahapan. Potensi gangguan keamanan diprediksi akan lebih kompleks.
”Hubungan yang sangat dekat para pasangan calon (paslon) dengan masyarakat pemilih, menjadi salah satu penyebab rentan, terjadinya gesekan antar massa pendukung, mau pun gangguan kamtibmas, sehingga bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat,” papar Yudi.
Menurut dia, kuatnya semangat primordial, dan ketidakpuasan masyarakat yang direspon dengan perbuatan melanggar hukum, diperkirakan akan menjadi faktor penyebab munculnya konflik sosial. Untuk itu, Polri harus menentukan perencanaan, langkah penanganan yang tepat untuk mencegah, menanggulangi dan menangani berbagai permasalahan yang terjadi.
”Kita harus terus meningkatkan kemampuan personel, serta memberikan kelengkapan yang memadai dalam menghadapi berbagai potensi ancaman yang terjadi, terus perkokoh sinergi dengan penyelenggara pemilu, TNI, serta para tokoh masyarakat,” terang Yudi.
Dia pun berpesan kepada seluruh personel, agar mempersiapkan mental dan fisik yang dilandasi komitmen moral dan disiplin kerja dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Agar dapat menampilkan jati diri polri sebagai sosok penolong, sahabat, pelayanan masyarakat serta penegak hukum yang akuntabel, benar, adil, transparan.
”Disamping itu, kita minta melakukan pengawasan dan pengendalian secara melekat, terhadap pelaksanaan operasi dan kinerja anggota, untuk meminilisasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas di lapangan,” pungkas Yudi Yuliadin. (arm/gus)
