SAMPIT – Wakil Ketua DPRD Kotim Supriadi menilai, penempatan pejabat eselon di lingkup Pemkab Kotim ada yang tidak sesuai latar belakang pendidikan pejabat bersangkutan. Salah satunya Kepala Dinas Pendidikan Kotim saat ini yang dijabat Bima EkaWardana dari latar belakang pertanian.

”Saya juga aneh dengan kebijakan kepala daerah dan baperjakat. Kok sangat senang menempatkan pejabat yang bukan latar belakang pendidikannya. Ini adalah kemunduran birokrasi,” kata Supriadi.

Menurutnya, Dinas Pendidikan seharusnya diurus orang yang sebelumnya berlatar belakang pendidikan keguruan atau sejenisnya. Bukan sebaliknya, orang pertanian justru ditugaskan mengurus dunia pendidikan.

”Kan, tidak nyambung akhirnya. Karena bagaimanapun, jabatan kepala dinas itu adalah top leader sebuah organisasi. Di situ semua kebijakan menyangkut pendidikan akan diputuskan. Makanya, saya minta ke depannya penempatan pejabat itu harus sesuai dengan basis dasar ilmunya,” kata Supriadi.

Menurutnya, fungsi Baperjakat Kotim tidak maksimal. Hal itu rawan jadi permainan oknum tertentu terkait jabatan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan ada oknum yang memperjualbelikan jabatan tersebut.

”Sangat rawan kalau tidak mengandalkan baperjakat dalam penempatan pejabat. Mestinya profesionalisme mutlak dijunjung tinggi untuk menempatkan petugas. Bukan atas dasar suka tidak suka. Jangan sampai pilih pejabat asal bapak senang,” kata dia.

Ketua DPD Golkar Kotim ini menuturkan, apabila birokrasi di Kotim masih dijalankan dengan cara lama, akan berpengaruh pada pelayanan publik. Bahkan, program pemerintah daerah juga akan terhambat.

”Pada dasarnya, kami minta agar penempatan pejabat sesuai kemampuan, bukan atas dasar pesanan dan kedekatan. Ini agar reformasi birokrasi berjalan baik,” katanya. (ang/ign)