PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pupuk bersubisidi yang disalurkan untuk para kelompok tani kabupaten dan kota di Kalteng harus diawasi. Pihak terkait yang melakukan penanganan harus betul-betul mengawasi, supaya penyalurannya tidak salah sasaran.

Anggota Komisi B Lodewik C Iban, mengatakan, di wilayah Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau cukup banyak kelompok tani. Banyak keluhan terkait penyeluran pupuk bersubsidi. Mulai dari keterlambatan hingga harganya yang terbilang mahal.

“Saya minta untuk diawasi penyaluran pupuknya supaya tepat sasaran dan tidak terlambat. Percuma kalau penyalurannya lambat. Orang lagi butuh, pupuknya tidak ada, lalu pupuknya datang saat kelompok tani sudah tidak perlu. Kan seperti itu percuma, jadi perlu diawasi,” katanya, Selasa (13/2).

Lodewik menyebutkan, berdasarkan pengakuan kelompok tani di wilayah itu, pupuk bersubsidi yang disalurkan melalui pihak koperasi sering kali terlambat. Bahkan jika ada, harganya pun diluar batas untuk standar pupuk bersubsidi.

“Akibatnya, kelompok tani di sana menduga ada pemainan koperasi. Ya, persoalan ini terjadi karena kurangnya pengawasan. Kita tidak ada tahu apakah memang ada permainan atau tidak, tapi ini harus disikapi betul-betul,” katanya.

Kelompok tani di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau dalam satu tahun bisa tiga kali melakukan penanaman padi. Sehingga bisa diperhitungkan berapa jumlah pupuk yang diperlukan hanya dalam satu tahun. Apabila penyaluran pupuk saja terkendala, maka akan sangat dikhawatirkan berdampak terhadap hasil panen.

“Contohnya, di Desa Tarusan Raya, Kecamatan Bataguh, Kapuas. Padi di sana banyak rusak. Karena hama dari perkebunan kelapa sawit lari ke ladang. Untuk itu, harus ada tindakan dari pemerintah mengatasi ini,” ucapnya.

Politisi Partai Nasdem ini juga memandang perlu pemerintah turun tangan melihat kondisi pertanian khususnya padi di dua kabupaten ini. Sebab, tengkulak luar daerah seperti dari Kalimantan Selatan sering kali membeli hasil pertanian dengan harga yang rendah. Namun, disisi lain para petani mau menjual karena tengkulak dari luar daerah berani memberi uang terlebih dahulu sebelum masa panen.

“Tengkulak luar daerah berani kasih uang sebelum panen, tapi harganya yang mencekik. Petani karena perlu uang cepat, ya terpaksa menjual. Nah yang seperti ini juga harus menjadi perhatian pemerintah,” pungkasnya. (sho/fm)