SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

KOTAWARINGIN

Senin, 19 Februari 2018 09:12
Harapkan Pembangunan Tak Berpihak Bagi Warga Pelosok
Anggota Fraksi Golkar DPRD Kotim Sarjono

SAMPIT- Anggota Fraksi Golkar DPRD Kotim Sarjono mengungkap bahwa masyarakat di pelosok butuh perhatian khusus dari pemerintah daerah. Pembangunan dirasa kurang berpihak kepada warga di pedalaman, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga urusan administrasi kependudukan.

 "Kita berharap dan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian secara khusus terhadap masyarakat yang tinggal di pedalaman tersebut, supaya mereka juga mendapat haknya," katanya.

Terkhusus untuk urusan KTP, sebagian besar masyarakat pedalaman Kotim banyak yang belum memilikinya. Secara administasi, mereka belum terdata oleh pemerintah daerah. Masalah ini berdampak kepada pada hak pilih warga pada Pemilu 2019 mendatang. Sarjono menyarankan disdukcapil turun langsung ke desa-desa agar masyarakat bisa terbantu.  

"Mereka bukannya tidak mau atau tidak peduli dengan program pemerintah terkait administrasi kependudukan, namun mereka keberatan jika harus ke Sampit untuk melakukan perekaman administrasi data kependudukan. Mereka harus mengeluarkan biaya cukup besar," jelasnya.

Kurangnya tenaga guru di pedalaman membuat masyarakat harus menjalani proses belajar mengajar dengan fasilitas seadanya.

Jika ingin mendapatkan layanan kesehatan, warga harus ke puskesmas atau rumah sakit  yang letaknya sangat jauh. "Untuk ke puskesmas yang ada di ibu kota kecamatan saja, mereka menempuh perjalanan sungai dan darat berjam-jam. Apa lagi jika harus ke rumah sakit yang ada di ibu kota kabupaten," terangnya.

Sarjono mengungkapkan, sebagian anak di pedalaman tidak bisa baca dan tulis. Bahkan ada warga yang meninggal dunia di perjalanan ke rumah sakit.

"Ini adalah tantangan pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan, sebab mereka juga bagian dari masyarakat Kotim yang memilik hak sama dengan yang tinggal di perkotaan. Kalau alasan anggaran terbatas, saya kira saat ini sudah tidak bisa diterima oleh warga pedalaman. Alasan itu sudah sejak dulu kala sudah dilontarkan pemerintah daerah dan seakan-akan kesalahan itu bukan kepada kebijakan tetapi kepada anggaran terus," tukasnya. (ang/yit)


BACA JUGA

Senin, 07 September 2015 22:26

Excavator Sudah Diincar

<p><strong>SAMPIT &ndash;</strong> Aparat kepolisian berhasil meringkus komplotan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers