KUALA KURUN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Edyson D Kenting meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan pemerintah desa.

”Selain membahas rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa, BPD juga harus bisa menjaga keharmonisan dengan pemerintah desa, baik dengan kepala desa (kades), sekretaris desa (sekdes), dan perangkat desa,” ucap Edyson kepada Radar Sampit, Kamis (23/8) pagi.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menuturkan, antara BPD dan pemerintah desa juga harus dapat bekerjasama, khususnya dalam hal menyepakati dan melakukan penetapan atau legalisasi kebijakan di setiap desa tersebut.

”Untuk itu, sudah semestinya BPD harus memahami kedudukan, tugas pokok dan fungsi, sehingga penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan baik, sesuai peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Legislator yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) II mencakup Kecamatan Rungan Hulu, Rungan, Rungan Barat, Manuhing, dan Manuhing Raya ini juga berpesan kepada penjabat (Pj) kades yang baru saja dilantik, agar dapat membagi perhatian dengan baik antara tugas utama sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN), maupun sebagai Pj kades di desa dipimpinnya.

”Seorang Pj Kades ini kan merangkap jabatan, tentu tugas mereka juga berat. Kita harapkan mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, baik itu sebagai ASN maupun sebagai Pj Kades,” tukasnya. (arm/yit)