PALANGKA RAYA – Pengerjaan dan peningkatan sejumlah ruas jalan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masih terus dilakukan. Beberapa ruas jalan masih dalam proses pengerjaan. Sebagian selesai, seperti peningkatan jalan Dadahup-Lamunti, Kabupaten Kapuas. Progresnya sudah 100 persen dan telah dilakukan provisional hand over (PHO).

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng Shalahuddin mengatakan, dengan selesainya infrastruktur jalan tersebut, mobilitas di wilayah itu lebih maksimal. Tentu ini akan bermanfaat dalam menunjang peningkatan perekonomian masyarakat.

”Peningkatan ruas jalan ini memang sesuai keinginan Gubernur, khususnya soal program kerakyatan yang tidak hanya mengarah pada pereokonomian, tapi juga infrastruktur jalan. Semoga dengan fungsionalnya dan bagusnya jalan tersebut dapat bermanfaat,” katanya, Kamis (6/9).

Ruas jalan Dadahup-Lamunti bukan satu-satunya jalan yang diprioritaskan. Masih banyak program kerakyatan lainnya yang masih berjalan. Karena itu, pihaknya masih melakukan pemantauan dan evaluasi ke sejumlah daerah mengenai program kerakyatan  yang dimaksud, baik infrastruktur dan bangunan lainnya yang sudah dilaksanakan pengerjaannya.

Pihaknya bersama Gubernur Kalteng Sugianto Sabran telah meninjau sejumlah jalan dan lokasi untuk memastikan proses pengerjaan jalan yang sedang berlangsung tidak mengalami kendala. Bahkan, dalam kunjungan tersebut, sejumlah kepala daerah juga diajak melihat langsung pembangunan yang sedang berjalan.

”Kami akan terus jemput bola untuk memantau dan melihat lebih jauh program kerakyatan yang dilaksanakan di sejumlah daerah. Saat ini, pengerjaan tersebut terus berjalan dan nantinya dalam waktu dekat akan dilakukan peninjauan kembali,” ucapnya.

Sebelumnya, Sugianto mengatakan, pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada jalan strategis ekonomi yang dinilai mampu memberi dampak besar bagi daerah, terlebih jika kondisinya sangat bagus.

Bahkan, ucap Sugianto, pemerintah juga tidak akan memandang status jalan tersebut, apakah berstatus provinsi atau tidak. Yang dilihat adalah keberadaan jalanan, dan kalau dianggap stratgis secara ekonomi, maka Pemerintah Provinsi Kalteng akan turun tangan untuk menyelesaikannya.

”Karena saya berharap agar akses perekonomian di jalan-jalan sentra perekonomian di daerah ini dapat berlangsung selama 24 jam. Supaya pergerakan ekonomi di Kalteng jalan terus," tuturnya. (sho/ign)