PANGKALAN BUN- Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Kotawaringin Barat menyerahkan alat mesin pertanian (alsintan) bantuan dari Kementerian Pertanian, Selasa (16/10). Puluhan alsintan itu dibagikan untuk 18 kelompok tani dari enam kecamatan.
Bupati Kobar Hj Nurhidayah mengatakan, bantuan alsintan dari Kementerian Pertanian ini diharapkan bisa dimanfaatkan semaksmila mungkin untuk mempermudah para petani dalam mengembangkan usaha pertanian.
"Bantuan alsintan ini dari APBN tahun 2018. Kami terima dan langsung disalurkan kepada kelompok tani yang ada di Kobar dengan sistem pinjam pakai. Sehingga bagi kelompok tani yang belum kebagian bisa menggunakannya," kata Nurhidayah.
Bantuan alsintan itu diantaranya 10 unit pompa air, 11 hand tracktor, dan satu traktor roda empat. "Harapan Pemkab Kobar agar dengan bantuan ini bisa meringankan proses pembukaan dan penggarapan lahan. Dan para petani bisa lebih semangat dalam bekerja," ujarnya.
Nurhidayah juga berpesan kepada seluruh kelompok tani agar merawat dan dipergunakan alsintan bantuan dari pemerintah. Supaya hasil pertanian di Kobar bisa lebih melimpah lagi.
Sementara itu Kepala Dinas TPHP Kamaludin mengatakan, untuk menunjang program swasembada pangan Kobar, selain bantuan alsintan, Dinas TPHP sampai bulan Oktober tahun 2018 telah membangun empat embung, satu jaringan pipa irigasi, jalan usaha tani sepanjang 2.200 meter, peningkatan jalan produksi di 10 lokasi.
”Kita juga melakukan pengembangan lahan sawah menuju organik seluas 100 hektare, pengembangan padi sub optimal seluas 800 hektare, pengembangan padi gogo 1000 ketare, tumpangsari padi jagung 30 hetare, pengembangan jagung varietas unggul 560 hektare, pengembangan jagung litbang 310 hektare, pengembangan cabe keriting 25 hektare, cabe rawit 3 hektare, dan pengembangan bawang merah 24 hektare,” rincinya.
Di samping itu Kamaludin juga mengakui ada beberapa permasalahan pembangunan pertanian.
“Alih fungsi lahan pertanian, rusaknya infrastruktur, semakin berkurang dan mahalnya upah tenaga kerja, masih tingginya susut hasil, lemahnya permodalan petani, disparitas harga pembelian pemerintah dengan permintaan petani,” terangnya. (rin/sla)
