PALANGKA RAYA – Transparansi anggaran sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan yang baik, terus dimaksimalkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Transparansi anggaran ini tidak hanya bertujuan agar program yang dilaksanakan bisa berjalan optimal, melainkan agar setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan bisa dipertanggungjawabkan.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan, terkait kebijakan tersebut, dia terus mengingatkan jajarannya mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga sesuai tuntutan undang-undang, yang menekankan standar penganggaran dalam setiap program yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

”Tata kelola pemerintah yang baik dan bersih merupakan prasyarat bagi kemajuan suatu pemerintahan. Ini bisa terwujud apabila keuangan bisa lebih transparan dan publik bisa mengetahui penggunaannya,” katanya kemarin.

Dia menegaskan, anggaran yang dikucurkan, baik bersumber dari APBD atau APBN, keduanya sama, yakni sebagai pelaksana program pemerintah. Penggunaannya pun harus diiring tanggung jawab besar, mengingat keberadaan anggaran yang dimaksud ditujukan untuk publik.

”Ya, tentunya soal anggaran harus tidak hanya soal tepat sasaran, Namun mengedepankan transparansi, menjadi syarat penting penilaian kinerja keuangan suatu daerah,” ucapnya.

Pemprov Kalteng sudah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI empat tahun berturut-turut. Ini menandakan penyajian laporan keuangan pemerintah semakin tahun semakin baik saja.

Sugianto menegaskan keinginannya untuk kembali meraih opini tersebut. Maka dari itu, instansi terkait menyikapi hal ini supaya laporan keuangan yang disampaikan bisa sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pihak BPK RI.

”Melihat WTP tidak hanya sebagai penghargaan, tapi sebagai prestasi. Karena kalau WTP lagi yang diperoleh pemerintah, maka ini menandakan sistem pengelolaan keuangan hingga pelaporannya semakin bagus,” katanya.

Intinya, kata dia, yang ditekankan tidak hanya bagaimana meraih WTP, tapi upaya perbaikan tata pengelolaan keungan. Karena, kalau pengelolaan keuangan bagus, maka secara otomatis opini tersebut bisa diraih.

”Jadi yang dilihat ini jangan upaya mengejar WTP-nya, tapi bagaimana upaya pengelolaan keungan diperbaiki. Kalau sudah bagus, ya dalam tangan saja sudah dapat,” pungkasnya. (sho/ign)