SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PALANGKA

Selasa, 12 Maret 2019 09:28
Pembangunan Infrastruktur Belum Maksimal
BINCANG: Anggota DPRD Kabupaten Gumas Rayaniatie Djangkan (ujung kiri) mendengarkan aspirasi masyarakat, belum lama ini.(RAYANIATIE DJANGKAN FOR RADAR SAMPIT)

KUALA KURUN – Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) berusaha melaksanakan pembangunan di bidang infrastruktur. Namun upaya tersebut dinilai belum maksimal oleh kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

”Meski telah berusaha keras, harus kita akui bahwa pembangunan di daerah ini hanya itu-itu saja. Terbukti dengan masih banyak jalan yang rusak parah, bangunan sekolah, dan fasilitas kesehatan yang belum memadai,” ucap anggota DPRD Kabupaten Gumas Rayaniatie Djangkan, Senin (11/3) pagi.

Dia menuturkan, tentunya hal tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan saat ini. Harus ada langkah konkrit yang dilakukan, agar pembiayaan pembangunan infrastuktur bisa mencakup semuanya.

”Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah berusaha mencapai bahkan melebihi pendapatan asli daerah (PAD) kita, sesuai yang ditargetkan,” tegas legislator dari daerah pemilihan (dapil) I mencakup Kecamatan Kurun, Mihing Raya, dan Sepang ini.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, selain mengandalkan APBD, Pemkab Gumas juga harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sehingga mendapatkan dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur di daerah ini.

”Harus disadari bahwa kemampuan keuangan daerah kita masih belum optimal. Daerah ini  sangat membutuhkan perhatian dan dukungan anggaran dari pusat maupun provinsi,” ujarnya.

Selain infrastruktur, pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan juga tidak bisa diabaikan. Keduanya saling berkaitan. Contohnya, apabila ada anak putus sekolah, akan mengakibatkan semakin banyak terjadinya perkawinan usia anak.

”Sekarang ini masih ada anak yang putus sekolah dengan alasan tidak mampu membayar biayanya. Itu seharusnya bukan menjadi alasan. Seorang anak harus mengenyam pendidikan, sehingga berdampak pada peningkatan sumber daya manusia (SDM), dan mengurangi angka kemiskinan,” pungkasnya. (arm/yit)

 


BACA JUGA

Selasa, 08 September 2015 21:50

Ratusan PNS Masih Mangkir, Laporkan Harta Kekayaan

<p>SAMPIT &ndash; Sebanyak 240 Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara di lingkup…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers