KUALA KAPUAS – Di usia 213 tahun Kabupaten Kapuas dan 68 tahun Pemerintahan Kabupaten Kapuas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selalu berperan aktif dalam menjaga Kabupaten Kapuas dari berbagai bencana.
Di bawah kepemimpinan Ben Brahim S Bahat MM., MT., didampingi Pelaksana Tugas BPBD Pahatan Sinaga SH, Kabupaten Kapuas bebas dari bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Warga Kabupaten Kapuas bisa menikmati udara segar tanpa harus menggunakan oksigen.
BPBD yang berkantor di Eks Kantor Transmigrasi pada tahun 2013 yang lalu ini awalnya dianggap sebelah mata. Secara bertahap, akhirnya kantor yang berlambang segitiga tersebut berdiri kokoh dengan beberapa program yang telah membuat warga Kabupaten Kapuas bisa memahami dampak karhutla.
Pelaksana tugas BPBD Panahatan Sinaga mengatakan, pihaknya telah memiliki dana bagi hasil (DBG) yang hanya didapatkan oleh dua intansi, yaitu BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kapuas.
"Dana itu digunakan untuk penanggulangan kebakaran lahan khusus BPBD, dana yang digunakan pada tahun 2019, menyiapkan sapras untuk mencegahan kebakaran lahan," ungkapnya, Selasa (19/3) kemarin.
Dana tersebut bukan saja digunakan untuk penanganan karhutla, tapi juga untuk kegiatan teknis lainnya, sehingga dapat memberikan pemahaman kepada para masyarakat yang ada di daerah rawan bencana karhutla. Kegiatan lainnya berupa sosialisasi, pelatihan relawan masyarakat peduli api (MPA), patroli pencegahan kebakaran lahan dari TNI/Polri, dan posko pantau.
Jika kondisi tanggap darurat, pihaknya akan mendirikan posko pantau di delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas, sehingga dapat mendeteksi lokasi karhutla agar meluas.
Tidak hanya dapat dana DBG, pihaknya pun menadapatkan dana APBD untuk meguatkan kelembagaan yang sekarang sedang menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penanggulangan bencana sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh BPBD.
"Selain menyusun raperda, dana APBD akan digunakan untuk menyusun rencana konfidensi (Rekon) jika setatus darurat dalam karhutla ataupun bencana banjir akan kami lakukan (Rekon), seperti tahun-tahun sebelumnya walau pada tahun itu belum terelisasi," tuturnya.
BPBD yang telah berdiri selama tujuh tahun itu pun kini telah memilik Tim Reaksi Cepat (TRC) yang beranggotakan 30 personel yang telah dibentuk pada tahun 2017 lalu, hingga akhirnya diputuskan dan disahkan oleh pelaksana tugas BPBD pada tahun 2018, yang kini selalu mempunyai skil yang luar biasa jika adanya tanggap darurat dalam bencana di Kapuas.
"Kami juga memiliki anggota TRC yang bertugas untuk membantu warga dan selalu siap jika ada kejadian bencana, tim ini juga telah kami kirim ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), agar lebih mengasah skilnya, sehingga dalam bertugas dapat melaksanakan tugas dengan baik dan teruji," lanjutnya.
Tidak hanya itu, BPBD pun memilik Peta Rawan Bencana yang dapat mendeteksi daerah yang dianggap rawan terhadap bencana, sehingga nanti jika ada pihak terkait ingin mendirikan bangunan yang dianggap dapat dicegah, agar dapat terhindar dari bencana seperti yang terjadi di Palu.
Adapun pihak BPBD juga memiliki empat destana, yaitu Desa Taruna Manua dan Desa Bataguh di Kecamatan Basarang, dan di Desa Seahas dan Desa Katunjung di Kecamatan Mantangai.
"Tahun ini akan kami dirikan di Desa Tejapen yang ada di Kecamatan Dahahub, sehingga nanti di desa itu dapat mengurangi kejadian bencana karhutla seperti di desa yang ada di Kecamatan Mantangi," katanya.
BPBD Kabupaten Kapuas memiliki sebanyak tiga unit mobil, lima unit motor , tiga unit speed boat. Berkat sarana ini, BPBD Kapuas peringkat pertama se-Kalteng.
"Dengan memiliki pusdalops serta media center, BPBD selalu memberikan laporan setiap harinya kepada pusdalops provinsi. Dengan tekat bersama seluruh anggota di BPBD sebanyak 70 orang, akan menjaga Kabupaten Kapuas membantu warga yang tertimpah bencana sehingga Kapuas menjadi aman dan tetap lebih maju lagi,” katanya. (adv/lex/yit)
