SAMPIT-Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli mengapresiasi keberhasilan Pemkab Kotim yang kembali berprestasi, yakni meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalteng. Sejauh ini sudah kali ke lima Pemkab Kotim meraih predikat tersebut.
”Kami sangat mengapresiasi atas kesuksesan Pemkab Kotim dalam menyajikan laporan keuangan daerah sehingga bisa mendapatkan prestasi yang bergengsi itu, yakni mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya.
Jhon juga mengatakan, predikat tersebut, yakni untuk pengelolaan keuangan di tahun 2018, dirinya turut langsung menerima dari BPK RI bersama dengan Wakil Bupati Kotim HM Taufiq Mukri, Selasa (21/5). Dirinya berpesan, agar prestasi ini bisa dipertahankan setiap tahunnya.
”Artinya, dengan diberikannya WTP ini, pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pelaporannya sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah,”tegas Politikus PDI Perjuangan ini.
Namun demikian, dirinya menegaskan apa yang menjadi catatan BPK harus jadi bahan perbaikan, apakah itu berkaitan dengan penataan aset daerah atau sejenisnya. Menurut Jhon, catatan BPK itu pasti ada berupa rekomendasi perbaikan. ”Nah ini kami harapkan jadi tindak lanjut rekan-rekan eksekutif,” tukasnya.
Sebelumnya, penyerahan hasil pemeriksaan BPK langsung diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng Ade Iwan Ruswana kepada Wakil Bupati Kotim M Taufiq Mukri dan Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli di kantor BPK RI Perwakilan Kalteng, Selasa (21/5).
Wakil Bupati Kotim M Taufiq Mukri juga mengatakan, pencapaian tersebut lebih dititikberatkan pada komitmen Bupati Kotim Supian Hadi selaku kepala daerah, yakni serius dalam memperbaiki laporan keuangan daerah. Salah satunya dalam pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan anggaran.
”Hal ini merupakan berkah Ramadan. Dari hasil audit tim BPK selama 60 hari, laporan keuangan Pemkab Kotim meraih WTP," tandasnya.
Ditambahkan Taufiq, kembali diraihnya opini WTP merupakan buah kerja keras semua pihak dalam menata kelola aset daerah. Mencapai prestasi ini tentunya perlu data dan waktu yang tidak sebentar. (ang/gus)