PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan kabupaten dan kota untuk memperkuat upaya menekan angka stunting. Pasalnya, upaya untuk menekan angka stunting di seluruh wilayah kabupaten dan kota belum optimal, sehingga perlu ditingkatkan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan, penanganan stunting atau gagal tumbuh pada anak harus diperhatikan semua pihak, karena hal tersebut juga akan memengaruhi pertumbuhan anak ke depannya.
”Berbagai upaya harus dilakukan, salah satunya melibatkan pihak perusahaan yang ada di Kalteng,” katanya dalam rapat Forum Koordinasi Germas, Kamis (13/6).
Upaya yang dilakukan pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak, salah satunya perusahaan. Perusahaan di Kalteng, lanjutnya, akan diminta berpartisipasi menanggulangi stunting, khususnya di wilayah yang dinilai rawan. Partisipasi perusahaan dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR).
Keterlibatan semua pihak itu karena penekanan angka stunting di Kalteng masih perlu diupayakan. Sebab, berdasarkan riset kesehatan dasar, wilayah dengan prevalensi stunting balita usia 0-59 bulan tertinggi di Kalteng per tahun 2018, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kapuas, Barito Selatan, Barito Timur, dan Gunung Mas.
”Kami akan minta perusahaan berpartisipasi melalui CSR yang mereka miliki, agar upaya mengentaskan stunting bisa dilakukan lebih cepat serta optimal,” ucapnya.
Keseriusan pemerintah menekan angka stunting tidak hanya karena soal kesehatan, melainkan karena erat kaitannya dengan masa depan daerah. Jika kondisi generasi penerus di Kalteng banyak yang terkena stunting, tentu akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya yang dimiliki.
Apabila hal tersebut terjadi, dikhawatirkan generasi penerus asal Kalteng sulit bersaing dengan orang-orang yang berasal dari luar daerah. Hal ini merupakan dampak negatif yang baru terasa setelah beberapa tahun ke depan.
”Tentu kita semua ingin anak-anak Kalteng tumbuh dan berkembang dengan baik, agar mereka mampu berpartisipasi dalam pembangunan, mengisi roda pemerintahan di daerah maupun nasional kedepannya,” pungkasnya. (sho/ign)
