PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mendorong pelaksanaan pembangunan di kabupaten dan kota lebih terarah. Penataan wilayah sangat perlu diperhatikan, karena persoalan yang satu ini secara keseluruhan berkaitan dengan semua program pembangunan.

Semua kabupaten dan kota wajib memiliki blue print atau kerangka kerja terperinci untuk melaksanakan proses pembangunan di berbagai bidang. Blue print ini sangat penting agar semua program kerja pemerintah yang menyangkut pembangunan lebih tepat sasaran.

“Contohnya saat pemerintah ingin membuat areal pertanian di wilayahnya, kalau tidak ada blue print sulit karena bisa saja areal yang dipilih tidak sesuai. Jadi inikan harus ada blue printnya, semua kabupaten dan kota di Kalteng,” katanya saat Rapat Pembahasan Rencana Pemindahan Ibu Kota RI di Provinsi Kalteng, Selasa (25/6)

Ia mengatakan, bupati dan wali kota wajib menguasai secara menyeluruh seluk-beluk daerahnya. Hal ini harus disikapi secara serius oleh pemerintah setempat, terlebih Kalteng menjadi salah satu provinsi yang menjadi opsi lokasi pemindahan ibu kota.

Selain untuk kegiatan pembangunan, blue print juga berguna agar kegiatan investasi tidak terkendala kepastian hukum. Sebab, tanpa adanya kejelasan dikhawatirkan wilayah yang dijadikan areal kegiatan investasi berbenturan kawasan hutan.

“Potensi wilayah, bagaimana sumber air bersihnya, bagaimana penataan kawasannya, itu semua harus diketahui supaya merencanakan segala sesuatu itu mudah. Artinya jangan setengah-setengah mengenai kondisi wilayah,” katanya.

Dengan kerangka kerja terperinci akan membuat setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dikerjakan pemerintah lebih tetap sasaran. Jangan sampai masalah kecil seperti banjir tidak bisa diatasi lantaran kerangka pembangunan dan penataan wilayah tidak dimiliki pemerintah. Sehingga perlu disikapi mengenai keberadaan blue print pembangunan daerah.

“Jangan kalau banjir, ujung-ujungnya mempermasalahkan drainase, padahal dari penataan kawasan bisa saja salah. Maka dari itu, harus diperhatikan secara menyeluruh persoalan ini,” ucapnya.

Sugianto menegaskan, bahwa blue print tersebut ibarat kekuatan pemerintah dalam membangunan. Pemerintah memang punya program pembangunan, namun blue print yang sifatnya untuk pelaksanaan pembangunan jangka panjang sangat diperlukan.

“Bagaimana mau membangunan daerah kalau blue printnya tidak ada. Inikan bicara soal pembangunan jangka panjang, sehingga harus ada kerangka terperinci pembangunan itu,” pungkasnya. (sho/ign)