SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PALANGKA

Selasa, 23 Juli 2019 10:11
Tinjau Ulang Izin PBS Nakal!
PARIPURNA: Anggota DPRD Kabupaten Gumas Untung J Bangas (ujung kanan) bersama koleganya Akerman G Sahidar (dua dari kanan), dan Evandi (tiga dari kanan), ketika menghadiri rapat paripurna, Kamis (18/7).(UNTUNG J BANGAS FOR RADAR SAMPIT)

KUALA KURUN – Bencana banjir yang terjadi akibat meluapnya debit air Sungai Kahayan terus menghantui masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran. Aktivitas perusahaan besar swasta (PBS) di daerah hulu yang menyalahi aturan diduga sebagai biang keladinya.

”Kami minta, izin seluruh PBS yang beroperasi di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) agar ditinjau ulang, karena diduga menyalahi aturan yang sudah ditetapkan,” tegas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gumas Untung J Bangas kepada Radar Sampit, Senin (22/7) pagi.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) III mencakup Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara (Kahut), Damang Batu, dan Miri Manasa ini mengatakan, aturan yang dimaksud adalah dalam membuka lahan untuk perkebunan, PBS diizinkan membuka lahan diatas kemiringan 45 derajat.

”Tentu izin seperti itu tidak bisa dibenarkan, karena ketika PBS membuka lahan, pastinya pohon di sekitarnya yang berfungsi sebagai penopang air juga ikut ditebang, tanpa memikirkan efek negatif dari kelangsungan hidup penduduk sekitar,” tuturnya.

Politikus Partai Demokrat ini menegaskan agar izin PBS di daerah ini harus dievaluasi. Apakah sudah mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau belum. Pasalnya, banjir yang terjadi diduga karena adanya aturan yang dilanggar, dan masyarakat yang menjadi korban.

”Sudah banyak pohon yang ditebang dan bukit diratakan untuk menanam sawit, khususnya di daerah hulu seperti Kecamatan Kahut, Damang Batu, dan Miri Manasa. Tentu ini salah satu faktor yang kita duga mengakibatkan sering kali terjadinya banjir,” ujarnya.

Ke depan, semua pihak baik itu pemerintah daerah, DPRD, PBS, dan masyarakat harus duduk bersama mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut, sehingga apa yang dilakukan investor di daerah ini menjadi lebih aman, dan manfaatnya dirasakan masyarakat sekitar.

”Kami siap memfasilitasi pertemuan antara semua pihak, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Agar musibah banjir tidak semakin parah, masyarakat juga harus menjaga kelestarian alam dan ekosistem,” tukasnya. (arm/yit)

 


BACA JUGA

Selasa, 08 September 2015 21:50

Ratusan PNS Masih Mangkir, Laporkan Harta Kekayaan

<p>SAMPIT &ndash; Sebanyak 240 Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara di lingkup…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers