PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Pemerintah Kabupaten Lamandau terus memacu pembangunan di berbagai bidang. Momentum peringatan hari jadi ke-17 kabupaten tersebut harus bisa menjadi semangat baru guna mewujudkan percepatan pembangunan.

Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya menyebutkan, pemerintah setempat harus punya komitmen dalam mewujudkan Lamandau yang jujur, adil, religius dan aman (JUARA) melalui peningkatan kinerja pada seluruh lini.

“Momen peringatan hari jadi ini bisa menjadi pemacu semangat pemerintah dalam membangun ke depan. Ada banyak sektor yang harus menjadi perhatian, dan itu semua wajib ditingkatkan pemerintah,” katanya saat Upacara Peringatan Hari Jadi ke-17 Kabupaten Lamandau, Rabu (7/8)

Untuk itu pemprov dan pemkab harus bisa bersinergi dalam pembangunan, khususnya program yang menjadi prioritas seperti bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi dalam arti luas.

Wagub menyebutkan, bahwa pada pembangunan infrastruktur, pemprov telah menyiapkan anggaran yang nantinya digunakan untuk peningkatan ataupun perbaikan jalan, jembatan serta rumah ibadah di kabupaten tersebut.

”Dengan adanya anggaran dari pemerintah, tentu diharapkan pada akhirnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung, utamanya peningkatan kesejahteraan,” ucapnya.

Selain anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, juga diberikan bantuan dana pembangunan penyelenggaraan pendidikan tahun anggaran 2019, sebesar Rp21 miliar lebih. Di antaranya, berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sejumlah sekolah.

“Pemerintah tentu sangat memerhatikan bagaimana koordinasi dalam pembangunan. Pemerintah tidak hanya melihat yang dikerjakan di tingkat provinsi saja, tapi juga ditingkat kabupaten dan kota,” katanya.

Lebih lanjut, Wagub mengungkapkan, pihaknya juga mengapresiasi berbagai capaian prestasi yang berhasil diraih pemkab selama ini. Seperti raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebanyak enam kali berturut-turut, sejak tahun 2013.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengapresiasi  ketertiban dan tepat waktu dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), hingga meraih penghargaan peduli hak asasi manusia (HAM) tahun 2018.

“Serta tentunya penghargaan yang baru saja diterima, yakni predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI,”  pungkasnya. (sho/ign)