Guna memberikan pelayanan maksimal dan mempermudah masyarakat yang berkebutuhan khusus yang wajib memiliki tanda kependudukan, Disdukcapil Kobar menjalankan program Jemput Bola (Jebol). Mereka turun ke lapangan untuk melakukan Perekaman e-KTP sekaligus memangkas birokrasi, waktu, dan biaya serta jarak dalam pengurusan dokumen data kependudukan.
SULISTYO, Pangkalan Bun
Tim Perekaman Jebol Warga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengaku mengalami beberapa kali pengalaman unik saat melakukan jemput bola perekaman data kependudukan (e-KTP).
Salah satunya tim yang dikomandoi Gusti Imansyah, Kepala Disdukcapil Kobar harus rela dikerubungi nyamuk saat melakukan perekaman e-KTP di bawah pohon kelapa sawit yang terletak di sebuah afdeling milik salah satu perusahaan besar swasta di Kecamatan Arut Utara.
Perekaman di tempat terbuka itu harus dilakukan karena warga saat itu tengah bekerja di perkebunan kelapa sawit. Mereka (para pekerja) ini tidak memiliki waktu untuk datang ke Disdukcapil Kabupaten, ataupun sekedar datang ke Kecamatan Arut Utara sehingga tim harus turun menyambanginya. Disela - sela waktu kerjanya mereka diminta menyempatkan waktu untuk melakukan perekaman, pengambilan gambar (foto) serta sidik jari.
“Para pekerja ini sulit keluar dari kebun, karena selain faktor jarak, mereka juga harus memenuhi kewajiban mereka bekerja, sehingga tidak ada jalan lain. Kita harus jemput bola dan melaksanakan perekaman di bawah pohon kelapa sawit,” beber Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kobar, Teguh Pramono, Kamis (22/8).
Bahkan tim Jebol ini juga pernah mengalami pecah ban di tengah lebatnya perkebunan sawit pada tengah malam. Karena tidak membawa peralatan, mereka harus menunggu warga yang kebetulan lewat untuk meminta tolong agar disampaikan kepada Kepala Desa setempat bahwa mereka butuh bantuan untuk mengganti ban.
Beranggotakan enam orang, tiap individu mempunyai tugasnya masing – masing, seperti, personil yang khusus menangani perekaman, dokumentasi, dan tenaga administrasi. Tenaga administrasi ini apabila ada yang membutuhkan akte kelahiran maka ada yang menangani.
Blusukan tim Jebol ini juga menyentuh masyarakat nelayan di pesisir pantai Kabupaten Kobar. Para nelayan ini juga kesulitan untuk diminta ke kantor Disdukcapil. Mereka setiap hari kerja ke laut dan pulang ke rumah kala malam menjelang. Salah satunya di pesisir Bugam Raya, Kecamatan Kumai, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan perekaman, sehingga meminta agar tim datang ke kampungnya.
“Kami juga melayani masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus serta para lansia atau jompo serta masyarakat yang sedang sakit yang tidak memungkinkan datang ke Kantor Disdukcapil Kabupaten, dan layanan ini kami lakukan dengan gratis,” ungkapnya.
Ia menjelaskan sejatinya program Perekaman Jebol Warga ini sudah berjalan sejak 2014 silam, namun ditengah keterbatasan anggaran, program ini baru benar - benar di laksanakan dengan maksimal pada tahun 2019 ini.
Dengan semua upaya yang sudah dilakukan tim untuk melayani masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukannya, Teguh mempunyai harapan yang sesuai dengan visi misi kepala daerah, dimana masyarakat yang terhambat yang disebabkan oleh administrasi kependudukannya dapat terlayani dalam rangka memenuhi hak - hak sipil masyarakat.
“Alhamdulillah tanggapan masyarakat luar biasa terhadap program Perekaman Jebol Warga ini, keinginan masyarakat setiap tahun datang, karena dalam satu tahun mobilitas penduduk sudah meningkat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa melalui program ini peningkatan kelengkapan dokumen kependudukan, pada tahun 2014 awal yang memiliki akte kependukakn (Akte Kelahiran), berjumlah 160 ribu penduduk, dan pada tahun 2019 sudah mencapai 190.275 penduduk, atau meningkat 80,2 persen sedangkan perekaman KTP sekitar 95 persen.
Dengan mobilitas yang tinggi dalam melayani masyarakat, pihaknya dihadapkan pada kendala terbatasnya anggaran yang dikucurkan, untuk itu ia berharap kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran.
“Ada ketidakseimbangan antara mobilitas dengan anggaran, namun kami tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat untuk memenuhi hak sipilnya,” pungkasnya. (sla)
