PALANGKA RAYA – Pemerintah pusat diharapkan bisa lebih memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Selain itu, tak mengeluarkan pernyataan yang bisa memicu kemarahan masyarakat.

Hal itu disampaikan pengamat politik dan kebijakan publik FISIP UMP Farid Zaky. Dia merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Wiranto yang menyebut karhutla terjadi diduga karena unsur politik menjelang pilkada.

Dia menegaskan, pemerintah pusat lebih baik memperhatikan masalah yang dihadapi warga dibanding mengeluarkan pendapat yang tidak berkorelasi dalam penanganan karhutla.

”Saya kira pendapat tersebut masih sangat spekulatif. Alangkah lebih bijak pemerintah fokus pada action. Sekarang publik Kalimantan bisa kita potret. Sangat mengharapkan aksi dari pada statemen yang bersifat spekulatif," ucapnya.

Dia mendesak pemerintah pusat memberikan prioritas lebih kepada Kalimantan secara umun dan Kalteng secara khusus. Jika tidak, hal itu akan mengikis kepercayaan publik kepada pemerintah.

”Apalgi ibu kota baru sudah diumumkan di Kaltim, maka provinsi lain tentu juga harus diprioritaskan sebagai penopang ibu kota baru," ujarnya.

Sementara itu, ribuan masyarakat Kabupaten Kapuas bersama TNI, Polri, ASN, dan pelajar, berkumpul di Halaman Masjid Agung untuk menggelar salat Istisqa. Mereka meminta Allah SWT agar diberikan hujan.

Kepala Kantor Kemenag Kapuas Ahmad Bahruni mengatakan, kegiatan tersebut sebagai upaya agar kemarau panjang segera berakhir dan hujan bisa turun untuk memadamkan api karhutla yang terus meluas di Kalteng.

Herdy, warga yang ikut salat Istisqa berharap hujan segera turun dan udara kembali segar. ”Semoga dengan salat berjamaah ini hujan bisa turun. Tidak ada lagi asap yang mengganggu kesehatan warga," katanya. (sos/der/ign)