Perang memberantas lokalisasi di Kobar bukan perkara mudah. Perlu keseriusan dan ketegasan untuk menutup kawasan bisnis yang menawarkan kenikmatan itu. Pemerintah juga diharapkan tak hanya sekadar menutup, namun wanita penghibur memiliki ketrampilan agar bisa beralih pekerjaan. Itu penting agar daerah operasi mereka tak beralih ke tempat lain secara sembunyi-sembunyi.
Di Kobar, ada tiga lokalisasi, yakni Dukuh Mola, Simpang Kodok di km 14 Jalan Ahmad Yani Pangkalan Bun-Sampit, dan di Sungai Pakit, Kecamatan Pangkalan Banteng. Belakangan, bisnis itu justru menjalar ke sejumlah hotel kelas melati atau rumah yang berkedok warung kopi. Bahkan, hotel berbintang pun disinyalir menawarkan bisnis esek-esek ini.
Bisnis prostitusi di Kobar memang sudah lama berjalan. Bahkan, semakin terang-terangan menempatkan wanita penghibur. Bisnis yang sulit rasanya diurai karena saling berkaitan. Mulai dari mucikari, PSK, penyuplai minuman keras, dan kabarnya diduga kuat melibatkan oknum aparat.
Rencana penutupan bergaung kencang di awal tahun ini. Niat Pemkab Kobar menutup lokalisasi, bertujuan untuk mengembalikan Kobar menjadi kabupaten dengan masyarakatnya yang religius dan terbebas dari prostitusi terselubung.
---------- SPLIT TEXT ----------
Langkah Bupati Kobar Bambang Purwanto itu mendapat dukungan banyak pihak, termasuk dari ulama dan tokoh masyarakat Kobar. Pria yang menggantikan Ujang Iskandar karena mencalon gubernur Kalteng itu, kian bersemangat dan tengah menyusun strategi agar penutupan lokalisasi bisa mengakhiri bisnis itu di Kobar, tak beralih ke barak atau terselubung.
”Memang sulit menutup lokalisasi, tapi insya Allah saja. Mudahan niatan pemkab menutup lokalisasi segera terwujud,” kata Bambang, baru-baru ini.
Menurut Bambang, pihaknya akan mengupayakan agar bisnis tersebut benar-benar hilang. Bahkan, para pekerjanya tidak kembali terjun ke profesi kelam itu. Strateginya masih terus diproses. Pihaknya terus menerima saran dan kritik dari beberapa ulama dan tokoh masyarakat.
”Dalam menutup lokalisasi, kita akan tetap memanusiakan PSK yang ada,” tuturnya.
Berdasarkan data pemkab, di Kobar ada sekitar 179 PSK. Itu terdiri dari 127 PSK di lokalisasi Dukuh Mola, 12 PSK di Simpang Kodok, dan 40 PSK di lokalisasi Sungai Pakit. Jumlahnya disinyalir lebih besar, karena di sejumlah hotel juga ada indikasi menawarkan PSK, belum terdata pemerintah.
”Dengan jumlah PSK yang banyak ini, kita nantinya ada pelatihan. Hal itu sebagai bekal untuk PSK agar tidak kembali melayani pria hidung belang,” ujarnya.
---------- SPLIT TEXT ----------
Langkah pertama yang dilakukan, yakni mengumpulkan para mucikari. ”Yang jelas kita harus pegang para mucikari untuk berkomitmen bersama pemda ikut menutup lokalisasi,” tegasnya.
Selanjutnya, pemerintah akan membuat kesepakatan dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui nota kesepahaman (MoU), yakni ketika ada PSK dari eks Dolly, Pemkot Surabaya akan menjemputnya sendiri.
”Dengan demikian, kita tidak perlu susah lagi membina, namun Pemkot Surabaya lah nantinya yang akan membinanya. Tinggal PSK yang dari Kobar saja yang kita bina dengan membuat pelatihan sesuai keinginnya,” kata Bambang.
Setelah itu, lanjutnya, para PSK juga nantinya akan dibina secara berkala. Bahkan, kalau perlu diberikan pinjaman modal untuk membuka usaha. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting milik pemerintah daerah, diyakini bisa membantu. Bank itu bisa memberikan bunga pinjaman yang kecil, sehingga eks PSK di lokalisasi tertantang dan bisa lebih maju menjalani usaha barunya.
”Cara-cara seperti ini yang kita tawarkan nanti. PSK bisa mempunyai usaha dan harus terus terus kita pantau. Dinas juga kita libatkan, seperti UMKM, agar eks PSK lebih kreatif dan terarah,” terangnya.
---------- SPLIT TEXT ----------
Untuk menghindari mantan PSK kembali menjalani profesi itu, mereka harus meninggalkan tempat lokalisasi. Dengan begitu, kawasan tersebut tidak akan ada aktivitas dan kawasan prostitusi di Kobar akan berkurang.
”Kalau lokalisasi berkurang, tinggal fokus di dalam kota. Kita akan sering-sering merazia barak dan hotel, mulai dari kelas melati hingga berbintang,” tegasnya.
Bahkan, lanjut Bambang, apabila diperlukan, pihaknya akan menjalin kerja sama dengan sejumlah orang untuk menjadi intelijen. Mereka dibayar untuk mengintai keberadaan prositusi di dalam kota. Kalau ada indikasi, langsung ditongkrongi tempat praktiknya. Kalau benar, tindakannya harus jelas.
”Kita punya Satpol PP dan kalau perlu kita minta bantuan intel dari aparat TNI dan Polri. Kalau masih kurang, kita bayar intelijen kalau memang dibutuhkan. Ini bukan hal yang berlebihan, tapi keserusan pemerintah memerangi prostitusi di Bumi Marunting Batu Aji,” terangnya.
Menurut Bambang, sudah saatnya menutup lokalisasi di Kobar. Pasalnya, lokasi itu bisa menyebarkan penyakit mematikan, yakni HIV/AIDS. Hal itu harus dicegah sejak dini. Jangan sampai warga Kobar yang terjangkit penyakit itu kian bertambah.
---------- SPLIT TEXT ----------
”Kalau kita mempertahankan lokalisasi, sama saja saya membiarkan warga Kobar banyak terserang penyakit HIV/AIDS. Lebih baik saya menyelamatkan warga Kobar dari penyakit mematikan tersebut,” jelasnya.
Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS Kobar, jumlah penderita HIV/AIDS terus bertambah. Tahun 2013 jumlah penderitanya mencapai 111 orang, Tahun 2014 menjadi 145 dan 2015 bertambah lagi menjadi 158.
”Itu hanya sebagian kecil saja, tapi banyak yang tidak mengaku dan menutup diri sehingga sebagian sudah meninggal. Ini yang tidak saya inginkan dan penutupan lokalisasi harga mati,” tegas Bambang.
---------- SPLIT TEXT ----------
Libatkan MUI dan Kemenag
Menutup lokalisasi di Kobar memang harus melibatkan banyak pihak. Pemkab melibatkan dari Majelis ulama Idonesia (MUI) dan Kantor Kementerian Agaman (Kemanag) Kobar dalam kebijakan tersebut.
Dua lembaga itu diharapkan bersama pemerintah terus memberikan pembinaan dari sisi keagamanan. Dengan demikian, selain bekal pelatihan atau pemberian modal usaha dengan bunga rendah, mereka juga dibekali ilmu agama.
”Pembimbingan pascalokalisasi ditutup tidak hanya pelatihan, tapi juga kita bimbing dari sisi keagamanaan, sehingga para PSK bisa benar-benar bertobat dan tidak lagi berniat terjun ke dunia prostitusi,” kata Bambang.
MUI Kobar, lanjutnya, secara berkala bisa memberikan ceramah agama. Ceramah itu bisa disisipi nasihat untuk eks PSK, agar bisa hidup normal. ”Seperti pengajian yang diisi ceramah. Memang hal ini dirasa sangat perlu sekali agar mantan PSK tidak terjerumus dalam hal yang salah. Bahkan, kalau perlu diajari mengaji supaya bisa seperti orang pada umumnya, supaya nanti setelah berbaur ke masyarakat tidak dikucilkan,” tandasnya. (rin/ign)
Baca Juga: Lokalisasi Dipindah, malah Semakin Jadi Primadona
