PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengingatkan bupati dan wali kota untuk memantau masyarakatnya menjelang pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober nanti.

Terkait dengan pelantikan kepala negara yang tinggal menghitung hari, Gubernur Kalteng mengingatkan masyarakat tidak ikut-ikutan aksi yang tidak perlu, apalagi sampai harus ke Jakarta. Sebab, masyarakat Kalteng harus mendukung proses pelantikan tersebut tanpa mengikuti aksi pihak lain.

”Saya sudah membuat surat edaran kepada bupati dan wali kota, untuk memantau segala pergerakan masyarakatnya. Saya tidak mau ada yang ke Jakarta, ikut-ikutan demo mengatasnamakan masyarakat Kalteng,” katanya, Kamis (17/10)

Dalam surat edaran yang diterbitkan pada 16 Oktober tersebut, Gubernur menginstruksikan bupati dan wali kota mengantisipasi dan memantau pergerakan masyarakat yang akan bepergian dalam aksi demonstrasi ataupun unjuk rasa dalam suasana sebelum pelantikan.

”Kalau ada yang mengatasnamakan Kalteng, itu bukan orang Kalteng dan harus ditindak secara hukum. Jadi jangan sampai ada pegerakan untuk tujuan yang tidak penting,” katanya mengingatkan.

Gubernur dalam surat edarannya juga mengingatkan pejaban pemerintah, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota tidak meninggalkan daerahnya masing-masing selama waktu tersebut, termasuk perjalanan dinas. Keluar daerah tetap diperbolehkan hanya untuk yang mendesak dan penting, itupun harus mendapat izin dari kepala daerah.

Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga meminta bupati dan wali kota mengintensifkan komunikasi, khususnya melalui forum koordinasi perangkat daerah (forkopimda) setempat, dan segera melaporkan apabila ada hal-hal yang dianggap keamanan dan ketertiban masyarakat.

”Indonesia, khususnya Kalteng kan perlu pemimpin, ya kita semua harus mendukung proses pelantikan. Pemerintah daerah harus memantau wilayahnya masing-masing, jangan sampai ada hal yang menganggu ketenteraman,” pungkasnya. (sho/yit)