SAMPIT - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rudianur khawatir kondisi keuangan daerah ini terus memburuk. Hal ini mengancam akan gaji pegawai hingga kegiatan di roda pemerintahan terganggu.

“Kondisi anggaran daerah kita saat ini bisa dikatakan sangat kritis. Syukur-syukur masih bisa gajian bagi yang ASN dan DPRD,  ini kejadian yang dampaknya tidak bisa diprediksi dan disangka sebelumnya,“ kata Rudianur.

Saat ini saja, katanya, di sejumlah instansi pemerintah terus mengencangkan ikat pinggang, termausk juga di DPRD Kotim. Bahkan sejumlah hak dan fasilitas yang harusnya diberikan kepada wakil rakyat justru berkurang dan ditiadakan. “DPRD pun sama merasakan, dampaknya tidak hanya kepada warga biasa,” kata dia.

Menurut Rudianur, kondisi demikian terjadi di pemerintahan akan berlangsung sampai akhir tahun ini. Karena siklus tahunan anggaran memang menjadikan demikian. ”Sampai akhir tahun nanti, ASN harus bersabar merasakan bagaimana mengefisiensi anggaran yang ada saja. Bahkan sekarang anggaran untuk fotocopy kertas dan lain sebagainya pun ditiadakan, termasuk internet,” tegas Politikus Partai Golkar tersebut.

Rudianur mengakui dengan kebijakan rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat itu membuat segala sesuatunya berantakan. Program pembangunan untuk masyarakat nyaris tidak ada di tahun 2020 ini.

Artinya bagi mereka yang sudah seharusnya dibangun jalan, jembatan bantuan alat pertanian, bibit, pupuk dan lain sebagainya terpaksa harus ditiadakan.

“Karena rasionalisasi ini semuanya berimbas, sehingga kegiatan fisik ditiadakan, kegiatan proyek pengadaan dan lain sebagainya juga tidak ada,” tandasnya. (ang/fm)