MANAGED BY:
KAMIS
13 AGUSTUS
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

PANGKALANBUN

Kamis, 09 Juli 2020 12:09
RSSI Tergencet Regulasi Rapid Test

Sementara Belum Bisa Ikuti Edaran Kemenkes

ILUSTRASI.(NET)

PROKAL.CO,

PANGKALAN BUN - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Dirjen Pelayanan Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran tentang batas tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antibodi. Dengan terbitnya surat edaran tersebut maka seluruh fasilitas pelayanan kesehatan diharuskan mengikuti batasan tarif maksimal rapid test yang sudah ditentukan, yakni sebesar Rp150 ribu. Itu berlaku untuk masyarakat yang melakukan rapid test antibodi atas permintaan sendiri. 

Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dr Fachrudin mengatakan bahwa dengan ketetapan harga tertinggi rapid test yang dikeluarkan Dirjen Yankes, membuat RSSI kesulitan menerapkan regulasi tersebut. Pasalnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat seringkali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. 

"Walaupun prinsipnya RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun mendukung edaran pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat, tetapi sampai sekarang RSSI belum dapat rekomendasi atau penawaran dari beberapa distributor rapid test dengan harga yang sesuai kehendak pemerintah pusat yang membuat edaran tersebut," ungkapnya, Rabu (8/7). 

Menurutnya kalau ada distributor yang menawarkan harga sesuai dengan edaran tersebut dan harga rapid test yang ditawarkan ditambah dengan bahan habis pakai kami sesuai dengan edaran, maka RSSI siap memfasilitasi dan mengikuti edaran tersebut. 

Untuk diketahui bahwa RSSI Pangkalan Bun dalam memberikan pelayanan tidak boleh mengambil keuntungan, karena rumah sakit tersebut milik daerah dan pegawainya juga digaji oleh daerah yang penting biaya operasionalnya sudah tertutup dan terpenuhi maka kebijakan akan tetap dilaksanakan. 

Sayangnya, sampai sekarang beberapa surat penawaran harga yang disampaikan ke RSSI masih di atas harga yang tertuang dalam surat edaran tersebut. Bahkan, beberapa perusahaan BUMN juga masih menawarkan harga rapid test di atas edaran tersebut, sehingga bila mengikuti kebijakan dari Dirjen Yankes maka RSSI belum bisa menutupi biaya operasional yang dilaksanakan. 

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 01 Februari 2020 16:02

Heboh Saling Klaim Survei, Ini Komentar Ketua PDI Perjuangan Kotim

SAMPIT – Hasil survei bakal calon kepala daerah dinilai bukan…

Sabtu, 01 Februari 2020 15:27

Desa Runtu Diteror Buaya, Satu Warga Terluka

PANGKALAN BUN – Kemunculan buaya di Kabupaten Kobar mulai merambah…

Sabtu, 01 Februari 2020 15:23

TGC Simulasikan Penanganan Suspect Virus Corona

PANGKALAN BUN - Tim Gerak Cepat (TGC) yang terdiri dari…

Sabtu, 01 Februari 2020 15:20

Masuk Kandang Ayam, Ular Piton Gegerkan Warga

PANGKALAN BUN - Regu III PHL Animal Rescue Pemadam Kebakaran…

Jumat, 31 Januari 2020 17:02

ASN Dilarang Keluyuran Saat Jam Kerja

NANGA BULIK – Satpol PP Lamandau awasi ketat para Aparatur…

Jumat, 31 Januari 2020 16:38

Nekat..!!! Sekdes Ini Jinakkan King Kobra yang Masuki Kawasan Kantornya

PANGKALAN BUN - Sekretaris Desa Rangda, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten…

Jumat, 31 Januari 2020 11:39

Angkutan Perintis Resmi Beroperasi, Pangkalan Bun – Arutara Semakin Terbuka

PANGKALAN BUN -  Masyarakat Kecamatan Arut Utara (Arutara) Kabupaten Kotawaringin…

Kamis, 30 Januari 2020 21:26

Ditinggal Kerja, Satu Rumah Di Desa Bayat Jadi Arang

NANGA BULIK- Satu rumah milik warga Desa Bayat, Kecamatan Belantikan…

Kamis, 30 Januari 2020 21:11

Data Pemilih Pilgub Kalteng Wajib Jadi Perhatian

PANGKALAN BUN -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat…

Kamis, 30 Januari 2020 14:47

Pundak Ditepuk, Uang Pedagang Telur Melayang

PANGKALAN BUN - Nasib sial dialami oleh Ibu Rian (40),…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers