PALANGKA RAYA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu dan Kepala Inspektorat Eldy mengikuti pembukaan rapat koordinasi nasional pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2020 melalui video conference, Rabu (18/11).
Sekda dan Kepala Inspektorat mengikuti rakornas dari ruang Command Center Kantor Wali Kota Palangka Raya. Rakornas dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo.
Pada kesempatan itu, pemerintah kota berkomitmen mendukung langkah pemerintah pusat dalam hal memberikan berbagai kebijakan strategis bagi masyarakat.
“Rakornas mengangkat tema Transformasi Digital dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” kata Hera.
Hera menyampaikan, sudah saatnya melakukan perubahan-perubahan yang fundamental dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Yakni harus memiliki, bukan hanya sistem pengadaan barang dan jasa yang cepat, yang transparan dan akuntabel, tapi juga meningkatkan value for money dengan memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.
Lanjut Hera, sesuai disampaikan Presiden RI. Bahwa saat ini harus manfaatkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas pengolahan data, pengadaan agar lebih cepat.
“Big data analytics,cognitive computing, artificial intelligence, blockchain, machine learning dan teknologi terbaru lainnya harus mulai dipakai dan digunakan. Atas hal itu, Pemkot siap mendukung mewujudkan langkah strategis tersebut,” katanya.
Menurut Hera, sekarang ini butuh kecepatan dalam realisasi belanja pemerintah, sebab hal itu yang mendorong demand, permintaan dan meningkatkan konsumsi masyarakat yang selanjutnya mampu menggerakkan produksi, hingga diharapkan ekonomi akan tumbuh kembali.
”Itulah harapan kita bersama dan Pemkot mendukung hal tersebut,” tuturnya.
Dia menekankan, kedepan sistem pengadaan barang dan jasa, harus mampu meningkatkan value for money, sehingga anggaran yang telah dibelanjakan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Maka itu prioritaskan untuk membeli produk-produk dalam negeri.
“Seperti kata Presiden, tingkatkan sebesar-besarnya angka TKDN (tingkat komponen dalam negeri). Peningkatan TKDN harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar pelengkap syarat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nah saya setuju tentang hal tersebut,” tegasnya.
Hera menambahkan, UMKM harus lebih banyak dilibatkan dalam mengisi rantai pasok produksi TKDN.
“Saya yakin produk-produk UMKM tidak kalah dengan produk-produk dari negara lain, baik dari sisi harga maupun kualitas. Jika sektor UMKM terus diperkuat, maka produk UMKM kita akan mampu bersaing di pasar regional maupun global,” pungkasnya. (daq/fm)
