PALANGKA RAYA - Prestasi kembali ditorehkan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam hal integritas komitmen kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Palangka Raya menduduki   peringkat kedua zona integritas dari kabupaten dan kota seluruh Indonesia dengan total nilai 62 persen lebih.

 Hal itu disampaikan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin saat dibincangi terkait penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan kepada masyarakat, yakni sebagai wujud good governance dalam pemerintahan.

Kata Fairid, berada di  peringkat kedua zona integritas dari kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Artinya ini menandakan komitmen dalam berbagai kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

“Kami memberikan berbagai kemudahan, kepastian, dan bersih dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat dan melindungi dari berbagai tindakan sewenang-wenang," kata Fairid.

 Menurut dia, zona integritas merupakan strategi percepatan reformasi birokrasi yang dilakukan unit kerja pada instansi pemerintah. Pembangunan zona ini berfokus pada kepuasan masyarakat sehingga dalam proses penilaiannya memperhatikan hasil dari survei online masyarakat.

 "Prestasi tidak main-main, sebab informasi kepada masyarakat bahwa kinerja dipantau dan diawasi KPK. Bahkan setiap triwulan, KPK melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) untuk menjembatani persoalan yang dihadapi, misalnya dalam hal PAD dan aset yang belum optimal," terangnya.

 Fairid menekankan, predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) akan diperoleh pemerintah daerah yang benar-benar menerapkan budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

 "Saya yakinkan akan terus  bersama jajaran melakukan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.  Misalnya dalam manajemen tatalaksana wilayah bebas korupsi, penataan sistem SDM dan penguatan akuntabilitas,” tegasnya.

Wali Kota berjanji akan terus berbenah baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta pelayanan yang efektif, efisien, tepat guna, tepat sasaran serta bisa menumbuhkan, kepercayaan, kepuasan, bahkan meningkatkan kebahagiaan masyarakat.

 “Melalui pemberian pelayanan publik yang baik, pemerintah akan bisa mengikuti pusaran perubahan terkini sehingga pemerintah memiliki rasa kepercayaan diri dalam menjalankan segala aspek pemerintahannya,” tegasnya.

Sekali lagi Fairid menjanjikan, mereka akan terus melakukan berbagai bentuk perubahan dan penyempurnaan pelayanan publik yang dilakukan dengan cepat, mudah, terintegrasi dari pusat ke daerah.

”Harapan kedepan lebih baik. Maka itu dukung berbagai langkah pemerintah untuk masyarakat,” pintanya. (daq/fm)