PANGKALAN BUN – Jumlah dukungan masing-masing bakal calon perseorangan berkurang setelah dicek secara administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotawaringin Barat (Kobar). Berkurangnya jumlah dukungan tersebut disebabkan beberapa faktor, mulai dukungan ganda internal, dukungan dari KTP luar Kobar, hingga dari dukungan dari PNS.  Ini baru hasil pengecekan oleh KPU, belum termasuk hasil verifikasi faktual yang saat ini sedang berlangsung.

Komisioner KPU Kobar Divisi Teknis Penyelenggaraan Awaludin mengatakan, dukungan pasangan Indrawan Sakti-Nurhanuddin sekitar 28 ribu lebih, Eko Soemarno- Yudie, 23 eibu lebih dan Desi Hercules-Gusti Much Awaluddin 49 ribu lebih. Setelah dicek KPU, jumlahnya kini berkurang.  

”Setelah kita verifikasi pasti berkurang, untuk jumlahnya silahkan nanti denga ketua KPU,” jelas Awaluddin.

Ketua KPU Kobar Hj Siti Wahidah menambahkan untuk jumlah saat ini pihaknya belum bisa menginformasikan karena ada aturan terbaru bahwa untuk sementara jumlahnya belum bisa disampaikan atau dipublikasikan kecuali setelah final setelah verifikasi faktual.

”Jadi ada aturan baru bahwa jumlah itu tidak boleh dipublikasikan dulu kecuali sudah final, jadi mohon maaf, nanti saja setelah verifikasi faktual selesai baru kita sampaikan,” jelas Wahidah.

Secara terpisah, di kalangan warga pasangan bakal calon perseorangan ini kerap menjadi perbincangan hangat. Mayoritas warga meragukan pasangan perseorangan bisa lolos verifikasi faktual.

Keraguan masyarakat ini sangat beralasan lantaran diduga banyak dukungan yang tidak konfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik KTP.

Di kalangan masyarakat juga beredar isu ada warga yang tidak terima KTP-nya digunakan sebagai dukungan calon perseorangan tetapi tidak izin terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara kepada sejumlah warga secara acak yang dilakukan media ini di beberapa kecamatan, mereka mengaku tidak pernah melihat ada tim atau pasangan calon yang meminta secara langsung KTP kepada masyarakat.

”Kalau meminta secara gamblang untuk dukungan calon perseorangan, saya tidak pernah tahu, sepi-sepi saja rasanya atau mungkin saya yang tidak tahu,” ungkap salah seorang warga desa di Kecamatan Pangkalan Lada.

Sejumlah warga lainnya juga tidak pernah melihat adanya tim calon perseorangan yang bergerilya mengumpulkan KTP. Termasuk di Kecamatan Pangkalan Banteng, beberapa warga juga tidak pernah didatangi untuk diminta KTP sebagai syarat dukungan calon. ”Mungkin bisa saja KTP itu dikumpulkan dari ketua RT dengan alasan lain, kalau secara gamblang minta KTP untuk maju jalur perseorangan gitu kok rasanya belum terlihat,” celetuk warga yang dibincangi media ini. (sam/yit)