SAMPIT-Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli menilai,  pembangunan di  Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum mandiri secara keuangan. Dari seluruh nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kotim masih  sangat bergantung kepada dana dari pemerintah pusat. 

Dipaparkannya, keterlibatan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat  di daerah sangat dibutuhkan, yakni dengan meningkatkan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dirinya yakin pemerintah pusat mampu menyediakan DAK/DAU yang besar untuk daerah.

 Dicontohkannya, besarnya ketergantungan daerah itu seperti adanya rasionalisasi anggatan senilai Rp 125 miliar dari pemerintah pusat.  Jhon menilai, hal itu cukup membuat pusing para pengguna anggaran daerah, sehingga menyebabkan daerah juga menerapkan rasionalisasi besar-besaran. Hal itu demi menjaga kondisi stabilitas pembangunan agar tetap berjalan dengan baik. 

Lebih lanjut Jhon mengatakan, meski dari tahun ke tahun Kotim mengalami peningkatan APBD, namun  pelaksanaan pembangunan di Kotim belum sepenuhnya merata, terutama untuk di daerah pedalaman.  Diungkapkannya masih banyak kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman yang belum bisa dipenuhi dengan baik oleh Pemkab , seperti ketersediaan infrastruktur jalan, air bersih, pendidikan dan listrik. 

Namun dikatakannya pula, Pemkab sudah berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat pedalaman tersebut, namun sering tidak berdaya karena keterbatasan anggaran yang di miliki. 

“Pemenuhan kebutuhan tentunya harus disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki daerah. Sebab jika tidak tentunya pemerintahan dan program pembangunan tidak dapat terlaksana dengan baik,” pungkasnya.

 Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, peningkatan PAD Kotim harus dilakukan dengan angka yang signifikan.  Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah diminta jeli menggali peluang  untuk menjadi sumber keuangan daerah. Salah satunya dari sektor pajak kendaraan bermotor, dan galian C. (ang/gus)