SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

KOTAWARINGIN

Senin, 29 Agustus 2016 11:01
Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan TKA
Ilustrasi.(NET)

SAMPIT-Sekretaris Komisi III DPRD Kotim Hero Harapanno  meminta agar Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kotim  aktif mengawasi keberadaan tenaga kerja asing (TKA). Menurutnya belakangan ini dirinya melihat  Kotim menjadi salah satu tempat keluar masuknya TKA. Hal ini dikhawatirkan memiliki pengaruh buruk kepada sektor lainnya jika tidak diawasi secara ketat.

“Kita minta mesti diawasi ketat, apalagi statusnya sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) , pemerintah diminta perketat pengawasan, “tegasnya, kemarin.

Hero juga menyarankan untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pihak kantor Imigrasi setempat. Sebab, dengan hal itu bisa menekan adanya  TKA masuk tanpa mengikuti aturan yang ada.

Kemudian lanjutnya, menghadapi situasi global saat ini yang harus diperhatikan Pemkab adalah jangan dengan kehadiran pekerja asing ini sampai merusak tatanan moral generasi muda. Sebab, katanya, secara budaya dan agama antara pekerja asing dan pekerja lokal sudah berbeda, dan jangan budaya  lokal terpengaruh oleh budaya mereka.

Hero juga mengatakan, jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di sejumlah perusahaan besar di daerah ini mesti terdata dengan jelas. Menurutnya  banyak  perusahaan besar di Kotim  yang memakai tenaga kerja asing yang tidak terdata secara akurat.

"Mestinya, setiap tenaga kerja asing itu memiliki pendamping dan ini bersifat wajib karena diatur dalam undang-udang. Kami tidak tahu, apakah tenaga asing di sini punya pendamping atau tidak," tandasnya.(ang/gus)


BACA JUGA

Senin, 07 September 2015 22:26

Excavator Sudah Diincar

<p><strong>SAMPIT &ndash;</strong> Aparat kepolisian berhasil meringkus komplotan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers